Pengamat Sebut Inche Sayuna Gunakan Hak Konstitusi untuk Melawan Ketua DPD Golkar NTT

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pengamat politik dari Universitas Muhammadyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, M.Si mengomentari pencopotan Inche Sayuna dari posisi Sekretaris DPD Partai Golkar NTT.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar NTT Melki Laka Lena mencopot Inche Sayuna. Posisinya diganti oleh Libby Sinlaeloe.

Inche Sayuna digeser menjabat Wakil Ketua Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan.

Pencopotan secara mendadak dengan alasan yang dibuat-buat itu mendapat perlawanan dari Inche Sayuna.  

Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT ini menilai Melki Laka Lena sewenang-wenang dan melanggar mekanisme kerja dan AD/ART Partai serta Peraturan Organisasi Partai Golkar yang selama ini dipedomani.

Ia melaporkan Melki Laka Lena ke Mahkamah Partai dan Dewan Etik DPP Partai Golkar.

Ahmad Atang mengatakan, melihat dinamika Partai Golkar dengan pencopotan Inche Sayuna dari Sekretaris DPD, telah menimbulkan perlawanan dari yang bersangkutan.

"Hal ini memberikan gambaran bagi publik bahwa kondisi kepengurusan Partai Golkar NTT saat ini tidak sedang baik-baik saja," kata Ahmad Atang, Selasa 19 Maret malam.

Walaupun diakui bahwa reposisi kepengurusan sebagai bagian dari upaya membangun atmosfir politik baru di Partai Golkar, lanjut Ahmad Atang, namun tetap saja publik akan membangun kesimpulan sendiri.

Baca juga: BREAKING NEWS - Inche Sayuna Dicopot dari Sekretaris DPD Partai Golkar NTT

Baca juga: Frans Sarong Sebut Pergantian Inche Sayuna untuk Penyegaran Pengurus Golkar NTT

Menurutnya, Partai Golkar tidak serta merta melakukan evaluasi kepengurusan jika tidak terdapat disfungsi kepengurusan.

Secara teoritis, partai sebagai sebuah organisasi akan berjalan secara baik apabila ditunjang oleh komponen kepengurusan yang menjalankan fungsinya dengan baik.

Jika sebaliknya, maka organisasi tersebut akan mengalami kepincangan.

Terhadap hal ini, bagaimana kondisi internal partai yang memunculkan restrukturisasi, hanya mereka sendiri yang tahu jawabannya termasuk ibu Inche Sayuna sendiri.

Ia mengatakan, perlawanan yang dilakukan oleh Inche Sayuna merupakan hak konstitusi yang berlaku di Partai Golkar.

"Namun, tidak sepihak, artinya kedua belah pihak perlu didudukan masalah secara bijak agar publik tidak salah persepsi terhadap apa yang terjadi," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Ahmad Atang, Golkar sebagai partai yang kaya pengalaman dalam menyelesaikan masalah internal harus bisa mengelola hal ini dengan kepala dingin.

"Golkar besar karena karya bukan karena konflik. Bagi saya, ini hanya soal miskomunikasi bukan diskualifikasi," katanya. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS