BPBD NTT Klaim Cadangan Beras Pemerintah 100 Ton Tiap Daerah 

Selain itu, Dinsos juga mendapat bantuan dari Kemensos berupa makanan siap saji dan alat kebersihan. Bantuan itu sebagiannya sudah diberikan ke daerah. Totalnya ada 2000 lebih paket. 

Menurut Yos Rasi, bantuan dari APBD itu dianggarkan Rp 1 miliar lebih. Rencananya bantuan diberikan sekali dalam satu tahun anggaran atau di tahun 2024 ini.  Dinsos bakal menyalurkan bantuan itu di bulan Juni 2024. 

Dinsos, kata dia, akan bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan beras bersumber dari anggaran Pemprov NTT. Karena, Bulog punya gudang yang tersedia di seluruh kabupaten/kota di NTT. 

"Memudahkan kita dalam penyaluran, berasnya juga tersedia. Terjangkau dan dipertanggungjawabkan dengan baik," kata Yos Rasi. 

Dengan kondisi El Nino maupun inflasi maupun hal lainnya ini, Dinsos berharap bansos beras dari APBD bisa diperbesar. Namun, konsekuensinya APBD juga harus ditingkatkan. 

Berbeda dengan dulu, kini beberapa komponen bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilakukan penyaluran langsung oleh Kemensos. Yos Rasi mengaku, bansos lainnya, justru melalui kementerian teknis dan langsung disalurkan ke KPM. 

Yos Rasi meminta masyarakat atau ormas untuk memaklumi hal ini karena Dinsos hanya menyediakan beras untuk bencana alam. Memang, kata dia, dulunya, bansos beras bisa diberikan ke masyarakat, selain bencana alam, namun kini berbeda. 

Diketahui, NTT kini tengah dilanda persoalan. Ancaman kekeringan dan harga beras yang melambung kini menghantui masyarakat secara nasional, termasuk di NTT. 

Dikutip Tribunnews.com, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan langka dan mahalnya beras di pasaran selama beberapa bulan terakhir ini ditengarai akibat dari kebijakan bansos yang salah penerapan.

Netty menyampaikan, kondisi tersebut mengkhawatirkan karena dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap bahan pokok. 

Di sisi lain, sebentar masyarakat memasuki bulan suci Ramadan dan IdulFitri di mana kebutuhan akan bahan pokok meningkat.

Baca juga: Tekan Kenaikan Harga Beras, Pemda TTU Berencana Gelar Pasar Murah Besar-besaran

Dia tidak sependapat dengan klaim pemerintah yang menyebut kelangkaan beras dan mahalnya harga beras saat ini karena perubahan cuaca yang membuat hasil panen turun.

"Alasan adanya El Nino dan gagal panen bukanlah faktor tunggal yang membuat beras menjadi langka dan mahal. Kebijakan bansos yang ugal-ugalan tanpa memikirkan ketersediaan pasokan juga menjadi faktor penyebab beras langka," ujar Netty melalui keterangannya, Sabtu (24/2/2024).

Bansos jor-joran, dinilai Netty, tidak urgen sebagaimana saat pandemi Covid-19. Netty merasa heran, bansos jelang pemilu kemarin lebih sering dan lebih banyak ketimbang pada masa pandemi.

"Pemerintah harus berani mengakui dan mengevaluasi kebijakan tersebut," tutur Netty. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS