BPBD NTT Klaim Cadangan Beras Pemerintah 100 Ton Tiap Daerah 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi 

POS-KUPANG.COM, KUPANG -  Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD NTT mengklaim cadangan beras milik pemerintah sebanyak 100 ton. Beras itu berada di tiap daerah atau 22 kabupaten/kota di NTT. 

Menanggapi ancaman kekeringan dan mahalnya harga beras di NTT, BPBD sudah meminta BPBD di tiap daerah berkoordinasi dengan instansi terkait perihal kondisi lapangan.

Hal itu agar mendapat data lapangan dan diberikan ke pimpinan daerah agar diambil langkah atau kebijakan selanjutnya. 

"Kita sebenarnya untuk kondisi darurat, termasuk kekeringan itu sebenarnya cadangan beras cukup. Di setiap kabupaten/kota ada cadangan beras pemerintah 100 ton," kata kepala BPBD NTT Ambrosius Kodo, Kamis (29/2/2024). 

Sementara di tingkat Provinsi, setidaknya ada alokasi beras cadangan sebesar 200 ton. Penyaluran itu membutuhkan data lapangan. Dari data itu, bila ada sesuatu yang diluar kendali, maka bisa mengakses cadangan beras yang ada di tiap kabupaten/kota. 

Ambrosius Kodo meminta Pemerintah daerah harus lebih proaktif agar melihat kondisi lapangan. Ia memastikan dengan jumlah yang ada, maka pendistribusian ke masyarakat tergolong mencukupi. 

BPBD NTT, kata dia, sudah melakukan koordinasi dengan daerah-daerah, terutama punya curah hujan yang sedikit. BPBD tiap kabupaten/kota agar melakukan pendataan dan diberikan ke kepala daerah untuk mengambil kebijakan. 

Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT hanya menyiapkan bantuan beras untuk bencana alam. 

Bencana alam seperti banjir bandang dan sejenisnya, akan dibantu Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Sosial (Dinsos). Hingga kini ada 37,8 ton beras yang tersedia. 

"Kita secara umum, bansos kita sumbernya hanya ada dari APBD. Bansos sumber pusat itu langsung diintervensi oleh Kemensos, kemudian bansos berkaitan dengan beras itu langsung dengan Bapenas (Badan Pangan Nasional)," kata Kepala Dinsos NTT, Yos Rasi, Kamis (29/2/2024). 

Yos Rasi mengatakan, bantuan APBD NTT hanya diberikan kepada 278 keluarga penerima manfaat atau KPM tiap kabupaten/kota. Tiap KPM akan mendapat 20 kilogram beras. Bantuan itu merujuk pada data pendaftaran, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. 

Sisi lain, Dinsos juga menyediakan bantuan pemberdayaan berbasis masyarakat. Adapun bantuan beras yang ada di Dinsos, kata dia, hanya bisa dikeluarkan saat bencana alam terjadi. 

Nantinya Dinsos dari kabupaten/kota akan memberikan laporan atau kejadian. Dinsos NTT menyalurkan bantuan itu dengan prakiraan 4 kilogram per hari selama paling lama tujuh hari. 

"Posisi stok beras yang ada di saya itu 37,8 ton. Untuk khusus penanganan bencana," kata dia menanggapi ancaman kekeringan dan mahalnya harga beras di NTT.