BPBD NTT Klaim Cadangan Beras Pemerintah 100 Ton Tiap Daerah 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi 

POS-KUPANG.COM, KUPANG -  Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD NTT mengklaim cadangan beras milik pemerintah sebanyak 100 ton. Beras itu berada di tiap daerah atau 22 kabupaten/kota di NTT. 

Menanggapi ancaman kekeringan dan mahalnya harga beras di NTT, BPBD sudah meminta BPBD di tiap daerah berkoordinasi dengan instansi terkait perihal kondisi lapangan.

Hal itu agar mendapat data lapangan dan diberikan ke pimpinan daerah agar diambil langkah atau kebijakan selanjutnya. 

"Kita sebenarnya untuk kondisi darurat, termasuk kekeringan itu sebenarnya cadangan beras cukup. Di setiap kabupaten/kota ada cadangan beras pemerintah 100 ton," kata kepala BPBD NTT Ambrosius Kodo, Kamis (29/2/2024). 

Sementara di tingkat Provinsi, setidaknya ada alokasi beras cadangan sebesar 200 ton. Penyaluran itu membutuhkan data lapangan. Dari data itu, bila ada sesuatu yang diluar kendali, maka bisa mengakses cadangan beras yang ada di tiap kabupaten/kota. 

Ambrosius Kodo meminta Pemerintah daerah harus lebih proaktif agar melihat kondisi lapangan. Ia memastikan dengan jumlah yang ada, maka pendistribusian ke masyarakat tergolong mencukupi. 

BPBD NTT, kata dia, sudah melakukan koordinasi dengan daerah-daerah, terutama punya curah hujan yang sedikit. BPBD tiap kabupaten/kota agar melakukan pendataan dan diberikan ke kepala daerah untuk mengambil kebijakan. 

Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT hanya menyiapkan bantuan beras untuk bencana alam. 

Bencana alam seperti banjir bandang dan sejenisnya, akan dibantu Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Sosial (Dinsos). Hingga kini ada 37,8 ton beras yang tersedia. 

"Kita secara umum, bansos kita sumbernya hanya ada dari APBD. Bansos sumber pusat itu langsung diintervensi oleh Kemensos, kemudian bansos berkaitan dengan beras itu langsung dengan Bapenas (Badan Pangan Nasional)," kata Kepala Dinsos NTT, Yos Rasi, Kamis (29/2/2024). 

Yos Rasi mengatakan, bantuan APBD NTT hanya diberikan kepada 278 keluarga penerima manfaat atau KPM tiap kabupaten/kota. Tiap KPM akan mendapat 20 kilogram beras. Bantuan itu merujuk pada data pendaftaran, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. 

Sisi lain, Dinsos juga menyediakan bantuan pemberdayaan berbasis masyarakat. Adapun bantuan beras yang ada di Dinsos, kata dia, hanya bisa dikeluarkan saat bencana alam terjadi. 

Nantinya Dinsos dari kabupaten/kota akan memberikan laporan atau kejadian. Dinsos NTT menyalurkan bantuan itu dengan prakiraan 4 kilogram per hari selama paling lama tujuh hari. 

"Posisi stok beras yang ada di saya itu 37,8 ton. Untuk khusus penanganan bencana," kata dia menanggapi ancaman kekeringan dan mahalnya harga beras di NTT. 

Selain itu, Dinsos juga mendapat bantuan dari Kemensos berupa makanan siap saji dan alat kebersihan. Bantuan itu sebagiannya sudah diberikan ke daerah. Totalnya ada 2000 lebih paket. 

Menurut Yos Rasi, bantuan dari APBD itu dianggarkan Rp 1 miliar lebih. Rencananya bantuan diberikan sekali dalam satu tahun anggaran atau di tahun 2024 ini.  Dinsos bakal menyalurkan bantuan itu di bulan Juni 2024. 

Dinsos, kata dia, akan bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan beras bersumber dari anggaran Pemprov NTT. Karena, Bulog punya gudang yang tersedia di seluruh kabupaten/kota di NTT. 

"Memudahkan kita dalam penyaluran, berasnya juga tersedia. Terjangkau dan dipertanggungjawabkan dengan baik," kata Yos Rasi. 

Dengan kondisi El Nino maupun inflasi maupun hal lainnya ini, Dinsos berharap bansos beras dari APBD bisa diperbesar. Namun, konsekuensinya APBD juga harus ditingkatkan. 

Berbeda dengan dulu, kini beberapa komponen bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilakukan penyaluran langsung oleh Kemensos. Yos Rasi mengaku, bansos lainnya, justru melalui kementerian teknis dan langsung disalurkan ke KPM. 

Yos Rasi meminta masyarakat atau ormas untuk memaklumi hal ini karena Dinsos hanya menyediakan beras untuk bencana alam. Memang, kata dia, dulunya, bansos beras bisa diberikan ke masyarakat, selain bencana alam, namun kini berbeda. 

Diketahui, NTT kini tengah dilanda persoalan. Ancaman kekeringan dan harga beras yang melambung kini menghantui masyarakat secara nasional, termasuk di NTT. 

Dikutip Tribunnews.com, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan langka dan mahalnya beras di pasaran selama beberapa bulan terakhir ini ditengarai akibat dari kebijakan bansos yang salah penerapan.

Netty menyampaikan, kondisi tersebut mengkhawatirkan karena dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap bahan pokok. 

Di sisi lain, sebentar masyarakat memasuki bulan suci Ramadan dan IdulFitri di mana kebutuhan akan bahan pokok meningkat.

Baca juga: Tekan Kenaikan Harga Beras, Pemda TTU Berencana Gelar Pasar Murah Besar-besaran

Dia tidak sependapat dengan klaim pemerintah yang menyebut kelangkaan beras dan mahalnya harga beras saat ini karena perubahan cuaca yang membuat hasil panen turun.

"Alasan adanya El Nino dan gagal panen bukanlah faktor tunggal yang membuat beras menjadi langka dan mahal. Kebijakan bansos yang ugal-ugalan tanpa memikirkan ketersediaan pasokan juga menjadi faktor penyebab beras langka," ujar Netty melalui keterangannya, Sabtu (24/2/2024).

Bansos jor-joran, dinilai Netty, tidak urgen sebagaimana saat pandemi Covid-19. Netty merasa heran, bansos jelang pemilu kemarin lebih sering dan lebih banyak ketimbang pada masa pandemi.

"Pemerintah harus berani mengakui dan mengevaluasi kebijakan tersebut," tutur Netty. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS