Kakanwil Marciana: Bangun Kepercayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan Pelayanan yang Prima 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara TImur (NTT), Marciana Dominika Jone mengukuhkan Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lapangan Upacara Kantor Wilayah, Senin, 26 Februari 2024.

Pengukuhan yang dilakukan oleh Kakanwil Marciana ditandai dengan pemasangan handbadge kepada Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas, Rakhmat Renaldy, Koordinator Tim Kerja yakni Pimpinan TInggi Pratama pada Kantor Wilayah serta masing-masing ketua pokja.

Kakanwil Marciana menjelaskan bahwa pengukuhan tim kerja tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana terdapat dua tim kerja yang dibentuk, masing-masing Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Tim Kerja Reformasi Birokrasi (RB). “Pembentukan tim kerja tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun ini terdapat dua tim yang dibentuk, yakni Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Tim Kerja Reformasi Birokrasi (RB) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas itu sendiri,” ungkap Marciana.

Baca juga: Blusukan di Lapas Ende, Kakanwil Kemenkumham NTT Pastikan Kebersihan Dapur 

Kakanwil Marciana, juga mengingatkan kepada kedua tim yang dibentuk agar dapat saling bersinergi untuk bersama-sama, bahu- membahu melaksanakan pembangunan Zona Integritas sebagai miniatur dari Reformasi Birokrasi juga sekaligus melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan pada aplikasi ERB Kemenkumham.

Kakanwil Marciana menegaskan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM membutuhkan komitmen dari seluruh jajaran pimpinan dan pegawai untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja secara sistematis dan konsisten serta proses manajemen pemerintahan harus ditingkatkan dari segi efisiensi dan efektivitasnya.

“Kita harus bisa membangun kepercayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau, serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena hal ini perlu dibarengi dengan peningkatan profesionalisme dan disiplin SDM aparatur,” tandasnya.

Kakanwil Marciana juga menekankan seluruh anggota tim kerja dapat memahami dengan baik enam area perubahan yang menjadi ruang lingkup Pembangunan Zona Integritas, serta road map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Mengingat, tujuan RB saat ini mengalami penyempurnaan dari “Pemerintah yang baik dan bersih” berubah menjadi “Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.”

Marciana berharap tim kerja dapat melakukan pemenuhan data dukung sesuai periode pemenuhan dengan substansi yang baik menyangkut pendokumentasian secara tertulis terkait upaya-upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi. (*/pol)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS