Jaksa Geledah Kantor Bupati Sumba Barat Daya, Bupati Kodi Mete: Biar Kasus Terang Benderang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, TAMBOLAKA - Bupati Sumba Barat Daya, dr. Kornelius Kodi Mete menyaksikan ruang kerjanya digeledah jaksa Kejaksaan Negeri Sumba Barat, Selasa 27 Februari 2024.

Jaksa penyidik mencari bukti dugaan tindak pidana korupsi dana penyertaan modal oleh PD Lawadi sebesar Rp 2,8 miliar.

Pada tahun anggaran 2020-2023, Pemkab SBD menyertakan modal ke PD Lawadi sebanyak Rp 5.190.000.000,00.

Bupati Kodi Mete mendukung langkah Kejaksaan Negeri Sumba Barat agar kasus tersebut menjadi terang benderang.

Ia mempersilahkan jaksa penyidik Kejari Sumba Barat melakukan penggeledahan di Kantor Bupati SBD guna mencari dan menemukan dokumen yang diperlukan untuk mempercepat proses hukum kasus itu.

"Sebagai pemerintah, kita harus mendukung langkah penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan menegakan hukum di wilayah ini," kata Bupati Kodi Mete saat ditemui di kediamannya, Selasa sore.

Menurutnya, pemerintah daerah mendukung proses hukum terhadap PD Lawadi hingga tuntas.

Namun demikian, aktifitas usaha PD Lawadi harus terus berjalan seperti biasa agar perusahaan daerah itu tidak mati.

Baca juga: BREAKING NEWS: Jaksa Geledah Kantor Bupati Sumba Barat Daya

Sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerjasama (MoU) pemerintah daerah dengan PD Lawadi bahwa evaluasi terhadap kinerja PD Lawadi baru terlaksana setelah tiga tahun beroperasi.

Dan, evaluasi itu akan berlangsung tahun 2024 ini. Namun demikian, setiap tahun, pimpinan PD Lawadi menyampaikan laporan tahunan kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan laporan itu, terdapat kekurangan dan hal itu telah disampaikan kepada PD Lawadi untuk memperbaikinya. Misalnya kekurangan pembuatan laporan keuangan maka pemerintah mengirim tenaga untuk membenahinya.

Disebutkan PD Lawadi adalah perusahaan daerah dan bukan BUMN atau BUMD, yang baru tiga tahun beroperasi. Karena itu, kekurangan atau kesalahan menjadi tanggungjawab bersama untuk membenahinya.

Ia meminta PD Lawadi tetap beroperasi seperti biasa agar usaha-usaha PD Lawadi tetap berjalan seperti biasa.

Bupati Kodi Mete juga mengaku sudah satu kali dipanggil penyidik Kejari Sumba Barat dan sudah memberikan keterangan.

"Sebagai warga negara yang baik, kita harus taat hukum, demi tegaknya hukum dan keadilan di daerah ini," katanya.

Penyidik Kejari Sumba Barat menggeledah Kantor Bupati Sumba Barat Daya selama empat jam, dimulai pukul 11.30 Wita.

Ruangan yang digeledah adalah, ruang kerja Bupati SBD, ruang kerja Sekda SBD, ruang kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II).

Selain itu, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Dari hasil penggeledahan itu, tim jaksa penyidik Kejari Sumba Barat menyita puluhan dokumen untuk diteliti lebih lanjut.

Baca juga: Geledah Kantor Bupati Sumba Barat Daya, Jaksa Sita Puluhan Dokumen

Penggeledahan hari ini, adalah penggeledahan hari kedua yang dilakukan penyidik Kejari Sumba Barat.

Sebelumnya, pada Senin 26 Februari 2024, penyidik yang dipimpin ketua tim Johansen C. Hutabarat, S.H menggeledah Kantor PD Lawadi.

Informasi yang dihimpun POS-KUPANG.COM menyebutkan, penggeledahan di ruang kerja Bupati SBD disaksikan langsung Bupati Kodi Mete.

Selanjutnya penggeledahan di ruang kerja Sekda SBD, disaksikan Sekda Fransiskus Adi Lalo.

Penggeledahan ruang kerja Asisten II disaksikan Asisten II Sekda SBD, Dominggus Bula.

Sekda SBD Fransiskus M. Adi Lalo mengatakan, pihaknya telah menginstrusikan agar semua staf proaktif mendukung langkah Kejari Sumba Barat dengan menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Hal itu agar kasus dugaan penyelewengan dana penyertaan modal itu menjadi terang benderang. "Sebagai pemerintah selalu siap mendukung ĺangkah hukum penegak hukum melaksanakan tugas di wilayah ini," katanya. (pet)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS