Geledah Kantor Bupati Sumba Barat Daya, Jaksa Sita Puluhan Dokumen

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, TAMBOLAKA - Penyidik Kejaksaan Negeri Sumba Barat melakukan penggeladahan di kantor Bupati Sumba Barat Daya, Selasa 27 Februari 2024.

Kurang lebih selama 4 jam, penyidik Kejari Sumba Barat berada di kantor tersebut, mulai pukul 11.30 hingga 15.30 wita.

Ruangan yang digeledah adalah ruang kerja Bupati Sumba Barat Daya, ruang kerja Sekda SBD, ruang kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II), Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Dari hasil penggeledahan itu, tim penyidik Kejari Sumba Barat menyita puluhan dokumen ke Kantor Kejari Sumba Barat untuk diteliti lebih lanjut.

Penggeledahan hari ini, adalah penggeledahan hari kedua yang dilakukan penyidik Kejari Sumba Barat.

Sebelumnya, pada Senin 26 Februari 2024, penyidik yang dipimpin ketua tim Johansen C Hutabarat, S.H melakukan penggeledahan di Kantor Lawadi Sumba Barat Daya.

Penggeledahan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi atas penyelewengan dana penyertaan modal Pemerintah Sumba Barat Daya kepada PD Lawadi tahun anggaran 2022 sampai 2023 sebesar Rp 2,8 miliar dari total penyertaan modal pemerintah ke PD Lawadi sebanyak Rp 5.190.000.000,00.

Baca juga: BREAKING NEWS: Jaksa Geledah Kantor Bupati Sumba Barat Daya

Informasi yang dihimpun menyebutkan proses penggeledahan di Kantor Bupati Sumba Barat Daya yakni di ruang kerja Bupati Sumba Barat Daya disaksikan langsung Bupati Sumba Barat Daya, dr. Kornelius Kodi Mete.

Selanjutnya di ruang kerja Sekda yang disaksikan langsung Sekda Sumba Barat Daya, Fransiskus Adi Lalo, ruang kerja Asisten II dan disaksikan langsung Asisten II, Dominggus Bula dan seterusnya Bagian Hukum, Bagian Ekonomi dan Sumba Daya Alam serta Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Sekretaris Daerah Sumba Barat Daya, Fransiskus M.Adi Lalo, ditemui wartawan disela-sela penggeledahan mengatakan, pihaknya telah menginstrusikan agar semua staf proaktif mendukung langkah Kejari Sumba Barat dengan menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukannya.

Hal itu agar kasus dugaan penyelewengan dana penyertaan modal itu menjadi terang benderang. Sebagai   pemerintah selalu siap mendukung ĺangkah hukum penegak hukum melaksanakan tugas di wilayah ini. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS