News Analysis Harga Komoditi di NTT Naik, Pengamat: Kabijakan Pro Rakyat Kecil

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pengamat ekonomi Undana Kupang, Riky Ekaputra Foeh menegaskan pemerintah secepatnya harus melakukan intervensi dengan membuat kebijakan pro rakyat kecil.

Permintaan Koordinator Program Studi Administrasi Bisnis FISIP undana Kupang ini mengingat terjadinya kenaikan komoditi termasuk harga beras di pasar yang membebani masyarakat atau rakyat kecil.

"Pemerintah harus segera Intervensi dengan membuat kebijakan pro rakyat kecil, pasca terjadinya kenaikan beras saat ini," ungkap Riky, Kamis (22/2).

Baca juga: Lipsus - Harga Komoditi di NTT Naik, Pj Gubernur Ayodhia Minta Pemda Pantau Pasar

Baca juga: Lipsus - Jaga Harga Beras Tidak Terus Meroket, Bulog NTT Siapkan 14 Ribu Ton

Menurut Riky, terjadinya kenaikan beras karena adanya perubahan iklim dan perubahan cuaca sehingga menyebabkan gagal panen di berbagai tempat sebagai akibatnya produksi beras yang berkurang.

"Pembagian raskin segera dilakukan oleh pemerintah akan permasalah saat ini," ujarnya.

Bukan saja pemerintah, Riky juga meminta agar pihak Bulog pun melakukan intervensi pasar agar harga beras tidak terus naik. Apabila pemerintah terlambat mengambil kebijakan dan intervensi akan kenaikan harga beras, kata Riky berdampak besar pada penderitaan masyarakat miskin akan semakin bertambah.

"Negara harus menjalankan amanat UU, memelihara fakir miskin," tambahnya.

Riky menilai bahwa dalam situasi seperti ini para pedagang beras akan tetap memainkan proses kecurangan harga demi mencari keuntungan.

"Mereka akan tetap bermain dengan harga dalam manfaatkan situasi saat ini," tandasnya. 

Pj Gubernur Ayodhia Minta Pemda Pantau Pasar

Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia GL Kalake meminta seluruh bupati dan wali kota di NTT untuk memantau kestabilan harga di pasar. Hal itu disampaikan Ayodhia ketika memimpin acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT di Ruang Rapat Gubernur NTT, Rabu (21/2).

HLM TPID Provinsi NTT dilaksanakan dalam rangka memperkuat koordinasi dan kolaborasi setiap pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Selain itu, sebagai upaya meningkatkan kerja sama antar kabupaten/kota untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan logistik dalam pengendalian Inflasi.

"Saya berpesan bupati walikota dan pihak yang memiliki tanggung jawab terkait inflasi harus sering memantau kestabilan harga barang di pasar dan cek ketersediaan stok pangan," ujar Ayodhia.

"Adapun juga kita perlu perkuat gerakan menanam misalnya menanam cabai di setiap rumah tangga. Ini juga dapat membantu pengendalian inflasi sesuai arahan Mendagri," kata Ayodhia.