Seruan Wapres Soal Pemilu 2024: Jangan Golput, Jangan Mudah Diiming-Iming Uang

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Imparsial, PBHI, KontraS, YLBHI, Amnesty, WALHI, Perludem, Migrant Care, ICW, SETARA Institute, dan lain-lain mengungkapkan sejumlah kasus kecurangan pemilu yang mereka temukan.

Direktur Imparsial Ghufron Mabruri mengatakan, kecurangan Pemilu 2024 mencakup penyalahgunaan kekuasaan negara di berbagai level, mulai dari pejabatnya, anggaran, kewenangan, hingga pengaruh.

Menurutnya, penyalahgunaan kekuasaan negara itu dilakukan demi kepentingan kampanye dan pemenangan kandidat tertentu.

"Dari kasus-kasus yang dikumpulkan oleh kawan-kawan, tercatat ada 121 kasus dengan 31 kategori tindakan penyimpangan aparatur negara di berbagai level dan tingkatan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia," ujar Ghufron dalam jumpa pers di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu 11 Februari 2024.

Akan tetapi, kata dia, bisa saja 121 kasus yang dicatat oleh Koalisi Masyarakat Sipil hanyalah puncak gunung es saja.

Dia menduga sebenarnya kasus kecurangan yang terjadi selama Pemilu 2024 lebih banyak dari yang mereka temukan.

"Jadi ada kita kumpulkan, dokumentasikan 121 kasus penyimpangan aparatur negara di berbagai level, mulai dari presiden sampai kepala desa terkait dengan untuk kepentingan kampanye dan pemenangan kontestan dalam pemilu," jelas Ghufron.

Dirty vote

Dalam beberapa hari terakhir juga beredar film berjudul Dirty Vote.

Film Dirty Vote beredar luas melalui berbagai platform media sosial.

Film berdurasi sekira dua jam ini disutradarai oleh oleh Dandhy Dwi Laksono dan diluncurkan pada 11 Februari lalul.

Film dokumenter ini mengungkapkan masifnya kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024 yang dilakukan oleh penguasa.

Tiga pakar hukum tata negara menjadi narasumber yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.

Aktivis Anti Korupsi Todung Mulya Lubis mengapresiasi peluncuran film ‘Dirty Vote’ yang memberikan gambaran kepada masyarakat terkait potensi pelanggaran pada Pemilu 2024.

Todung mengingatkan, agar jangan sampai ada pihak yang terlalu ‘bawa perasaan’ atau ‘baperan’ dengan kritikan.

Baca juga: TNI Bantu Disteribusi Logistik Pemilu Gunakan Kapal Perang