Jenderal Maruli Simanjutak Tak Percaya KKB Papua Soal Pilot Susi Air: Mereka Itu Tidak Konsisten

POS-KUPANG.COM - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Maruli Simanjuntak tak percaya dengan pernyataan TPNPB-OPM yang biasa juga disebut KKB Papua. Pasalnya, Kelompok Kriminal Bersenjata tersebut biasanya tidak sepenuhnya konsisten.

"Kalo saya lihat sih, selama ini KKB Papua ini orangnya enggak stabil dalam berkomunikasi. Kadang-kadang bilang A, besoknya B lagi, dan sebagainya," ucap Maruli di Balai Kartini, Senin 5 Februari 2024.

Pernyataan ini terkait pernyataan KKB Papua yang belakangan ini menyebutkan kabar bahwa mereka akan segera membebaskan pilot Susi Air, Philips Mark Merthens Philips yang selama ini disandera oleh KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya.

"Jadi yang saya denger informasinya itu, perlu waktu untuk bertemu akhirnya perlu berapa hari lagi untuk menyampaikan, berapa lagi hari ke sana. Namun informasi terakhir pilot tersebut dalam masih kondisi sehat," tegas Maruli.

Sementara itu, Satgas Ops Damai Cartenz, juga membantah klaim dari KKB Papua yang ingin membebaskan Kapten Philips dalam waktu dekat ini.

"Isu pembebasan pilot sebagaimana disebar oleh wartawan itu fake news. Sampai saat ini kami belum memperoleh informasi bahwa pilot itu akan segera dilepas Egianus Kogoya," ujar Kasatgas Humas Damai Cartenz 2024, AKBP Bayu Suseno.

Saat ini, lanjut dia, pihaknya melalui Penjabat Bupati Nduga, Edison Gwijangge masih melakukan negosiasi dengan Egianus Kogoya. Negosiasi itu pun sampai sekarang belum ada kata sepakat.

"Kami mengedepankan upaya soft approach dengan meminta Penjabat Bupati Nduga. Soalnya beliau memiliki hubungan kekerabatan dengan Egianus Kogoya," ujarnya.

Meski demikian, katanya, sampai saat ini, belum ada kata kesepakatan. Sebab Egianus Kogoya tetap ingin menyandera pilot dengan gantinya Papua Merdeka. "Dan ini tak mungkin dipenuhi Pemerintah RI," kata Bayu.

Secara terpisah, Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Faizal Ramadhani, berharap pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Merthens segera dibebaskan dalam keadaan sehat.

"Kita berharap agar Pilot Susi Air Capt Philip Mark Merthens yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bisa dibebaskan sehingga bisa kembali ke Negaranya dalam keadaan sehat terutama kepada keluarganya," kata dia.

Sementara Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan, cepat atau lambat Kapten Philips pasti akan bebas. Namun, kecil kemungkinan akan dibebaskan dalam waktu dekat sebagaimana yang digembar-gemborkan belakangan ini.

"Apakah cepat atau lambat sesuai kabar kemarin, akan kecil sekali kemungkinannya. Mereka itu masih mencoba negosiasi dan membingkai bahwa pemerintahlah yang tidak beritikad dan mempersulit pembebasan. Apalagi beberapa hari ini Selandia Baru cukup aktif berbicara mengenai pembebasan," kata Khairul.

KKB, kata Khairul, tidak akan bisa menggunakan Pilot Susi Air ini untuk mengancam dan mengakomodir tuntutan yang tidak realistis. Ancaman eksekusi sekalipun tidak akan efektif menekan pemerintah.

"Kalau dilakukan eksekusi akan berdampak merugikan bagi kepentingan mereka secara luas. Penembakan terhadap Philips jelas akan merugikan bagi kampanye dan operasi politik internasional mereka untuk menggalang dukungan," katanya.

Apalagi, kata Khairul selama ini pemerintah sudah melakukan pendekatan secara persuasif. "Pemerintah Selandia Baru juga akan memahami posisi Indonesia dan akan bersikap sama kalau beradapan dengan situasi seperti ini," ujar Khairul.

Janji Omong Kosong

Khairul mengatakan pernyataan KKB Papua yang akan segera membebaskan Kapten Philips hanya omong kosong belaka.

Untuk itu, sebaiknya TNI/Polri terus dimobilisasi mendekati area di mana Kapten Philips berada untuk pengintaian agar mendapat informasi situasi serta meningkatkan posisi tawar pemerintah untuk negosiasi sekaligus untuk menilai peluang dilakukan dievakuasi tanpa menunggu kesepakatan negosiasi. 

"Bahwa kehati-hatian merupakan aspek penting dalam operasi. Media juga perlu memberi pemahaman pada publik bahwa harus ada sejumlah hal yang kontrapoduktif dan justru membahayakan jika dijelaskan secara gamblang. Mengingat setiap informasi mungkin bisa diakses oleh KKB," ujarnya.

Sementara untuk membebaskan Kapten Philips, kata Khairul, pemerintah bisa melakukan berbagai Langkah baik itu bersifat lunak maupun keras.

Pembebasan Tanpa Syarat

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid juga menyerukan pembebasan Kapten Philips, tanpa syarat, dan dalam keadaan sehat serta secara damai.

"Dengan memperhatikan rasa kemanusiaan, kami meminta saudara Egianus Kogoya agar segera membebaskan saudara Mehrtens dalam keadaan sehat dan secara damai," tulis Usman di Jakarta.

Usman pun mengaku memahami dan menghormati perjuangan yang dilakukan oleh Kogoya dan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan di Papua.

"Kami menyatakan prihatin dengan situasi kemanusiaan di Tanah Papua. Banyak warga masih mengalami penderitaan akibat pelanggaran hak asasi manusia dan berada dalam pengungsian. Banyak yang mengalami ketakutan dan trauma atas tindak kekerasan yang berakibat jatuhnya korban jiwa dan hilangnya kesempatan untuk hidup aman, damai, dan sejahtera," ujar dia.

Namun, Usman juga meminta Kogoya dan kelompoknya menyadari pentingnya menghormati hukum yang melarang penyanderaan.

"Kami memahami dan menghormati perjuangan yang dilakukan oleh saudara-saudara di Papua agar hak-hak asasi manusia dihormati, dimajukan, dan dilindungi. Kami percaya, saudara Mehrtens juga mengalami ketidaknyamanan selama setahun ini, keluarganya pun mengalami kesedihan, kesusahan dan kerinduan yang mendalam," tulis Usman. 

Baca juga: KKB Papua Diminta Tak Ganggu Pemilu 2024: Kalau Ada yang Langgar, Itu Bukan Perintah Saya

Baca juga: Usai Bakar Puskesmas Omukia, KKB Papua Bakar Lagi Puskesmas di Erobaga

Baca juga: Bicarakan Nasib Pilot Susi Air, Dubes Selandia Baru Temui Kapolda Papua

Dengan pembebasan itu, maka Kapten Mehrtens bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan saudara-saudaranya di negara asalnya, Selandia Baru.

Ia pun mendorong pemerintah untuk tetap mengedepankan cara-cara damai melalui dialog dalam upaya pembebasan Kapten Mehrtens.

"Jalan kekerasan melalui pengerahan aparat keamanan dan operasi militer harus dihindari," tandasnya. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS