Berharap Akan Pemilu 2024 yang Damai di Perbatasan Indonesia-Timor Leste

POS-KUPANG.COM - Dominukus da Silva, 56 tahun, warga Desa Silawan, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan dengan Timor Leste, duduk di gubuk miliknya sambil menikmati pemandangan lahan pertanian jagung dan tanaman lainnya.

Desanya sendiri berhadapan langsung dengan negara tetangga.

“Di sana kita bisa melihat perbatasan Indonesia-Timor Leste,” ujarnya sambil menunjuk sungai yang memisahkan kedua negara yang dulunya merupakan satu kesatuan.

Da Silva adalah seorang penduduk desa yang memilih untuk berjanji setia kepada Indonesia setelah pemisahan diri Timor Leste. Ia menjadi penghuni Desa Silawan sejak tahun 1999.

Kecintaannya pada Indonesia-lah yang mendorong Da Silva mengabdikan diri pada tanah air lewat pekerjaannya sebagai petani. Ia mengatakan, dirinya selalu mengikuti festival demokrasi nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif.

Ia menganggap keikutsertaannya dalam pemilu sebagai suatu kebanggaan, dan ia yakin bahwa satu suara pun dapat menentukan masa depan Indonesia. Membiarkan petani menggunakan hak pilihnya di TPS tidak akan mengakibatkan gagal panen, ujarnya.

“Saya bisa bertemu dengan banyak orang dengan pilihan politik berbeda di TPS,” ujarnya sambil menikmati ubi goreng yang disajikan istrinya.

Meski minim pengetahuan tentang media sosial, ia mengaku sering mendapat update dan informasi dari rekan-rekannya.

“Masyarakat desa seperti kami dulu menerima informasi dan menerimanya begitu saja,” ujarnya.

Baca juga: Dusun Naktuka di Oekusi Bisa Memicu Sengketa Perbatasan Timor Leste - Indonesia

Belajar dari pengalaman, Da Silva dan warga desa sepakat untuk tidak mudah terpicu oleh informasi yang dapat mengganggu keharmonisan masyarakat di desa.

“Saya dan rekan-rekan berharap pemilu mendatang dapat berjalan dengan aman dan damai, tanpa adanya tindakan-tindakan yang merugikan dan menimbulkan rasa kebencian di antara kita semua, mengingat kita hidup di wilayah perbatasan,” tegasnya.

Pemilu yang damai

Memang menjadi tugas bangsa yang penuh tantangan untuk menjamin kelancaran Pemilu 2024 di wilayah yang berbatasan dengan Indonesia dan Timor Leste. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Belu sepakat untuk mengambil tindakan kolektif guna membuka jalan bagi pemilu yang aman dan damai, terutama di lingkungan mereka.

Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari, yang diperkirakan akan diikuti oleh sekitar 204,8 juta pemilih. Masa kampanye politik dimulai pada 28 November 2023 dan berakhir pada 10 Februari.

Dalam pemilu, rakyat akan memilih presiden dan wakil presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten.

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu telah mendaftarkan total 161.304 orang dalam daftar pemilih tetap.

Kantor KPU setempat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih di kabupaten tersebut akan mencapai 80-90 persen, meningkat dibandingkan dengan 73 persen pada pemilu sebelumnya lima tahun lalu.

Guna mewujudkan pemilu damai di daerah perbatasan, Komisioner KPU Belu, Herlince Asa menyatakan, pihaknya terus berupaya untuk mensosialisasikan narasi pemilu damai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga turut serta menciptakan situasi yang kondusif.

Ia menyatakan, KPU Belu mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan hak pilihnya dan menghindari provokasi pihak-pihak tertentu yang ingin memicu perpecahan dalam negeri. Masyarakat perlu mewaspadai hoaks dan ujaran kebencian demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tegasnya.

Asa lebih lanjut mengatakan bahwa masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu, dan masyarakat dapat melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran aturan pemilu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat dan aparat keamanan telah berkoordinasi untuk memetakan daerah-daerah yang rawan pelanggaran aturan pemilu, terutama terkait kemungkinan adanya kewarganegaraan ganda yang dimiliki warga di wilayah perbatasan.

Bawaslu Kabupaten Belu telah melakukan pembicaraan dengan Satgas Perbatasan Indonesia-Timor Leste untuk mencegah pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang ingin mengganggu pemilu dengan memasuki wilayah Indonesia melalui jalur ilegal.

Baca juga: Kumpulkan Anggota, Danramil 1621-02/Amanuban Tengah Ingatkan Netralitas TNI Jelang Pemilu 2024

Komandan Satgas Perbatasan Timur Mayjen TNI Trijuang Danarjati menyatakan, satgas telah menempatkan personel di sekitar 20 pos pengawasan untuk mencegah pelanggar.

“Kami terus mengintensifkan patroli dan meningkatkan kewaspadaan di beberapa pos perbatasan dan seluruh jalur yang terhubung dengan Timor Leste,” ujarnya di Pos Lintas Batas Mota Ain, Nusa Tenggara Timur, pada 29 Januari.

Kapolres Belu AKBP Richo Simanjuntak menegaskan, petugas kepolisian meningkatkan frekuensi patroli keamanan, dari enam kali sebulan menjadi setiap hari.

Sementara itu, Vikaris Jenderal Keuskupan Atambua, Vincencius Wun, meminta masyarakat Belu membantu Indonesia menunjukkan kemampuannya dalam menyelenggarakan pemilu secara damai.

“Kita perlu menunjukkan bahwa kita, masyarakat di daerah perbatasan, dapat mengambil bagian dalam upaya Indonesia mewujudkan pemilu yang damai,” ujarnya.

(antaranews.com)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS