Dusun Naktuka di Oekusi Bisa Memicu Sengketa Perbatasan Timor Leste - Indonesia

POS-KUPANG.COM - Pada bulan September, Timor Leste akan memperingati seperempat abad sejak kemerdekaannya dari Indonesia, yang merupakan akhir dari perjuangan panjang selama 24 tahun yang hanya menyisakan sedikit keluarga Timor Leste yang tidak tersentuh.

Rekonsiliasi dengan negara tetangganya merupakan salah satu pencapaian paling membanggakan di Timor Leste, namun ketika tahun 2024 dimulai, perselisihan perbatasan yang sudah lama berlangsung, di mana sebuah dusun di perbatasan menghadapi kemungkinan tanahnya akan dialihkan ke Indonesia, memicu pertikaian politik.

Di mana tanahnya?

Daerah yang dimaksud adalah sebuah dusun bernama Naktuka. Kawasan ini mencakup sekitar 1.000 hektar hutan tua dan sawah yang langka di tepi barat Enklave Oecusse (juga dibaca Oekusi) di Timor Leste. Oecusse memiliki luas 800 kilometer persegi berupa pantai terjal dan pegunungan, sekitar 70 kilometer sebelah barat wilayah Timor Leste lainnya.

Meskipun Naktuka hanya dihuni oleh sekitar 60 keluarga, dan berjarak empat jam perjalanan sepanjang jalur pantai dari kota besar terdekat, bagi masyarakat Oecusse, hal ini bukanlah sesuatu yang marginal.

Hutannya adalah wilayah kekuasaan raja Oecusse (usif), dan tempat ia secara berkala mengumpulkan klan-klan Enklave untuk merayakan identitas mereka sebagai “penduduk lahan kering” (Atoni Pah Meto) dan rakyat leluhur legendaris mereka, Lord Benu (Ama Benu ). Bagi mereka, Naktuka adalah pah le’u (tanah suci).

Namun, setelah perundingan perbatasan baru-baru ini antara Indonesia dan Timor Leste, timbul kekhawatiran mengenai berapa lama lagi mereka akan bebas mengaksesnya.

Pada akhir tahun 2023, Naktuka dikunjungi oleh tim dari pemerintah Timor Leste yang mengawasi penempatan sekitar 76 tiang logam (estaka) di sepanjang garis sekitar 350 meter ke daratan dari perbatasan. Kecurigaan dengan cepat berkembang bahwa itu adalah perbatasan baru.

Perbatasan seperti itu akan menyerahkan sekitar 270 hektar hutan dan sawah kepada Indonesia.

Perkembangan selanjutnya tidak menghilangkan kekhawatiran. Pada tanggal 1 Februari 2024, ketua tim teknis yang bekerja di perbatasan mengatakan bahwa patok tersebut tidak mewakili perbatasan baru, namun digunakan untuk menilai di mana patok tersebut akan ditempatkan.

Ditambah dengan pengumuman oleh CNRT Media Centre, yang merupakan corong partai berkuasa di Timor Leste, bahwa solusi “win-win” bisa berupa membagi Naktuka menjadi dua dan menyumbangkan sekitar 500 hektar, hal ini merupakan sebuah kenyamanan tersendiri.

Mereka bahkan memasang peta dari Badan Informasi Geospasial Indonesia yang menunjukkan tampilannya.

Di Timor Leste, hal ini menimbulkan reaksi kemarahan. Penandatanganan perjanjian perbatasan yang sedianya dilakukan di Jakarta pada akhir Januari lalu ditunda.

Sebuah dusun kecil di pulau yang terbagi

Pertanyaan baru-baru ini mengenai kepemilikan Naktuka berasal dari perundingan yang belum terselesaikan mengenai perbatasan antara Timor Leste dan Indonesia, yang terjadi ketika Timor Leste memperoleh kembali kemerdekaannya pada tahun 2002.