Program Makan Siang dan Susu Gratis

Pemerintah negara berpenduduk besar dan tersebar di berbagai pulau, jangan berambisi mengurus dan mengatur hal hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab warga negaranya.

Sudah benar dan baik bahwa negara memberikan perhatian melalui berbagai subsidi kepada rakyat dan pemerintah berkewajiban mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar memperoleh nilai tambah sehingga bisa produktif dan bukannya terus jadi warga negara yang konsumtif dan membebankan negara.

Demikian juga mengurangi anggaran pendidikan untuk program makan siang dan susu gratis, juga akan sangat merugikan karena masih ada banyak sekolah rusak yang harus diperbaiki atau dibangun baru karena bertambahnya penduduk yang memerlukan sarana pendidikan.

Begitu juga masih banyak guru honorer di seluruh Indonesia yang gajinya harus dinaikan agar mereka hidup layak dan mengajar dalam kondisi tubuh sehat.

Memangkas dana pendidikan untuk mensukseskan program Pragib, justru akan berakibat turunnya mutu pendidikan padahal kita lagi berupaya mengejar mutu pendidikan yang lebih baik.

Kalau mau dipaksakan program tersebut, mungkin bisa dengan memangkas dana pembangunan infrastruktur, tetapi itupun berisiko karena akan menghambat pemerataan pembangunan.

Seperti diketahui ada ketimpangan pembangunan antara Indonesia bagian barat dan timur.

Demi rasa keadilan dan dalam rangka mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa, pembangunan Indonesia Timur dan daerah terpenci,terluar dan daerah perbatasan, harus terus dilaksanakan.

Selain itu program makan siang dan susu gratis harus dilaksanakan tiap hari padahal dalam APBN kita tak ada belanja harian dan audit anggaran harian, karena itu harus ada perubahan regulasi yang melibatkan peran para wakil rakyat di Senayan.

Jadi ditinjau dari segi anggaran, program Pragib ini menggemparkan dan menarik perhatian tetapi kurang realistis dan rasional.

Masalah kedua, kubu Pragib merencanakan untuk membangun 45 ribu dapur di seluruh Indonesia guna menyiapkan makanan dan susu gratis bagi para siswa.

Ini diklaim akan membuka lapangan kerja baru antara lain bagi para kontraktor, juru masak dan pembantunya, para sopir serta para pelayan.

Demi memenuhi standar pelayanan prima, para juru masak dan pelayannya harus dilatih. Selain itu perlu pengadaan barang dalam jumlah besar seperti alat makan minum dan kendaraan pengangkut serta bahan makanan dan sayuran.

Meski sudah ditetapkan standar harga barang barang tersebut di atas,tetapi tak ada jaminan standar dipatuhi, apalagi kalau pengawasannya lemah.

Merajalelanya KKN dan suap serta lemahnya KPK, dan penegakan hukum dewasa ini, berpotensi membuat program ini menjadi lahan baru KKN dan suap, yang pada gilirannya menggerus mutu makanan dan susu yang diberikan.