Berita Timur Tengah Utara

Direktur Lakmas Cendana Wangi NTT Komentari Dugaan Pemotongan Dana OMB Personil Polres TTU 

Karena mereka yang masuk sebagai personil Operasi Mantap Brata terpilih melalui seleksi umur atau dibawah 50 tahun dan kesehatan.

Penulis: Dionisius Rebon | Editor: Edi Hayong
POS-KUPANG.COM/DIONISIUS REBON
VIKTOR MANBAIT- Direktur Lakmas CW NTT, Viktor Manbait angkat bicara perihal dugaan pemotongan hak personil Operasi Mantap Brata (OMB) personil Polres Timor Tengah Utara. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Direktur Lakmas Cendana Wangi NTT (Lembaga Antikekerasan Masyarakat Sipil Cendana Wangi NTT), Viktor Manbait angkat bicara perihal dugaan pemotongan hak personil Operasi Mantap Brata (OMB) personil Polres Timor Tengah Utara.

Dalam rilisnya yang dikirim kepada POS-KUPANG.COM, Selasa, 2 Januari 2024  Viktor mengatakan, Pemilu 2024 adalah pemilu yang strategis sehingga stabilitas ketertiban dan kemananan pemilu mesti dijamin oleh Kepolisian RI sebagai penegak hukum yang bertugas menjaga menjaga ketertiban, keamanan, melalui operasi Mantab Brata 2024.

Begitu strategisnya operasi Mantap Brata maka, tidak semua anggota polisi yang terlibat dalam pengamanan pemilu ini. 

Karena mereka yang masuk sebagai personil Operasi Mantap Brata terpilih melalui seleksi umur (dibawah 50 tahun) dan kesehatan.

Sehingga untuk seluruh wilayah Indonesia, anggota Polri yang masuk dalam operasi Mantap Brata itu hanya 434197 personil. Sementara di Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 115 personil. 

Belum hilang keterkejutan tentang adanya pemotongan hak anggota dalam Operasi Mantap Brata di Kota Kupang, sehingga kapolresnya dicopot dan menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, kata Viktor, publik kembali dikejutkan lagi dengan adanya surat terbuka anggota Polres TTU melalui media sosial dan diberitakan media lain tentang adanya pemotongan hak anggota Polres TTU dalam operasi Mantap Brata dan hanya menerima uang sebesar Rp. 500.000.

Ia menambahkan, Personil Operasi Mantap Brata direkrut melalui sebuah perekrutan dengan anggota yang terbatas.

Maka, penjelasan Kapolres TTU, bahwa pengamanan OMB diperbantukan lagi kepada anggota Polsek dengan melakukan koordinasi dengan Kapolsek setempat dengan pertimbangan jauhnya jarak dari tempat tugas anggota operasi Mantab Brata, sehingga dan kemalaman pulangnya, telah menurunkan derajat dan pentingnya Operasi Mantap Brata yang digelar oleh Mabes Polri ini.

Baca juga: Heboh Postingan Facebook Keluhkan Dana Operasi Mantap Brata di Timor Tengah Utara Diduga Dipotong

"Untuk itu kita sangat setuju dengan sikap tegas Kapolda NTT baru yang tidak akan berkompromi dengan pimpinan Polri di daerah yang tega memotong hak anggota dalam Operasi Mantap Brata. Kita tunggu tindak lanjut sikap tegas Kapolda NTT yang telah mengirim Tim dari Polda NTT untuk merespon akan apa yang terjadi di Polres TTU., sehingga tidak ada kesan kepolisian daerah NTT terutama Polres TTU tidak serius dalam penanganan Pemilu 2024."ujarnya.

Lakmas Cendana Wangi NTT, kata Viktor, juga meminta agar semua pihak menjamin independensi pers yang telah memberitakan soal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Jurnalistik.

Publik menanti tindak lanjut tindakan Kapolda NTT melalui Paminal Polda NTT yang sudah turun ke Polres TTU beberapa waktu lalu.

Sebelumnya diberitakan, Sebuah Akun Facebook dengan nama akun Falentinus menyampaikan surat terbuka yang cukup mengejutkan di Grup Facebook 
"TIMOR TENGAH UTARA (TTU)-BIINMAFFO."Bebas Berpendapat".

Akun Facebook ini menyampaikan surat terbuka kepada Presiden RI, Kapolri dan Kapolda NTT perihal dugaan penyaluran anggaran Operasi Mantap Brata tidak sesuai dengan yang ditandatangani.

Adapun bunyi surat terbuka yang dikutip POS-KUPANG.COM, Sabtu, 30 Desember 2023; 

Sumber: Pos Kupang
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved