Pemkab TTS Gandeng ICRAF Indonesia Gelar Lokalatih Kajian Kerentanan Perubahan Iklim

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adrianus Dini

POS-KUPANG.COM, SOE - Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) melalui Bappeda bekerjasama dengan ICRAF Indonesia mengadakan Lokalatih kajian kerentanan perubahan iklim.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Hotel Blessing Kota SoE, Kamis, 23 November 2023.

Dampak Perubahan Iklim dikatakan, mulai dirasakan terutama oleh orang-orang yang penghidupannya bergantung pada sektor pertanian. Terkait hal tersebut, petani dan masyarakat di pedesaan termasuk dalam kelompok yang rentan.

Baca juga: Ini Permintaan Ketua DPD Perindo Timor Tengah Selatan Marthen Natonis Usai Dikukuhkan

Kepala Bappeda Kabupaten TTS, Johanis Benu, SE. M.Si melalui Kepala Bidang Sosial Budaya, Siprianus K. Tualaka, ST, M. Eng menyebut masyarakat pedesaan membutuhkan sistem penyangga serta kapasitas adaptasi agar mampu mempertahankan sumber penghidupan jika terjadi fenomena cuaca luar biasa, yang kini semakin sering melanda akibat perubahan iklim.

"Di Nusa Tenggara Timur (NTT), perubahan iklim terutama dirasakan dalam bentuk kekeringan akibat kemarau yang semakin panjang. Dampak itu terutama dirasakan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), yang kerap diberitakan mengalami kekeringan ekstrem. Kekeringan telah berdampak pada ketahanan pangan serta ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim," tuturnya. 

Disampaikan, kondisi tersebut menjadi dasar Bappeda Kabupaten TTS mengadakan lokakarya pelatihan (Lokalatih) tentang kajian kerentanan terhadap perubahan iklim serta langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampaknya. 

Baca juga: Stok VAR di Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Kosong

Diterangkan, Lokalatih ini bertujuan meningkatkan kapasitas pendugaan dan kajian kerentanan perubahan iklim dalam penyusunan perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau.

Dirinya berharap, kegiatan lokalatih ini dapat meningkatkan kesadaran para petani di TTS tentang perubahan iklim.

Melalui arahannya dia mengatakan kajian kerentanan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan strategi dan kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim serta menjadi masukan bagi perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau.

Baca juga: Pergi ke Pantai Oetune, Warga Timor Tengah Selatan Ditemukan Meninggal Diterkam Buaya

Menurut Permen LHK No. 7 Tahun 2018, kajian kerentanan, risiko, dan dampak perubahan iklim diperlukan sebagai salah satu dasar penyusunan kebijakan pemerintah.

Diterangkan, perubahan iklim memang menjadi salah satu isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Sejalan dengan komitmen dalam Persetujuan Paris 2015 untuk membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat celsius, Indonesia menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca serta peningkatan ketahanan masyarakat.

"Dalam melaksanakan lokalatih kajian kerentanan perubahan iklim ini, Bappeda didukung oleh Proyek Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia (Land4Lives) yang dijalankan ICRAF dan Global Affair Canada. ICRAF telah melakukan kajian awal dengan mengidentifikasi berbagai jenis kerentanan yang memengaruhi mata pencaharian berbasis pertanian di tingkat provinsi beserta potensi untuk adaptasinya," katanya. 

Sementara, Koordinator Provinsi ICRAF di NTT, Yeni Fredik Nomeni berharap kegiatan lokalatih ini dapat menghasilkan kesamaan persepsi dan pemahaman dengan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten TTS.

"Hal ini juga kita lakukan sebagai upaya untuk menyusun strategi dan langkah-langkah bersama dalam merespon perubahan iklim yang telah kita hadapi bersama,” kata Yeni.

Baca juga: NTT Memilih, Bawaslu Timor Tengah Selatan Tekankan Integritas Personil Ad Hoc Saat Gelar Apel Siaga