Kasus Stunting di Kabupaten Sumba Timur Terus Menurun

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Christin Malehere

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Pemerintah Kabupaten Sumba Timur terus melakukan berbagai upaya dalam menangani masalah stunting.

Upaya intervensi kasus stunting terbukti membuahkan hasil dan data menunjukkan sejak tahun 2019 hingga 2023 jumlah kasus stunting terus menurun.

Tercatat sejak tahun 2019 tercatat prevelensi stunting sebesar 27,1 persen dengan rincian gizi kurang 897 kasus, gizi buruk 228 kasus, ibu hamil kurang energi kronis (KEK) 1134 kasus, serta stunting 3.019 kasus.

Tahun 2020 prevelensi stunting menurun menjadi 21,5 persen dengan rincian 1.123 gizi kurang, 327 gizi buruk, 1.191 bumil KEK, dan 4.061 stunting.

Baca juga: Pelajar SD-SMP di Sumba Timur Ikuti Festival Tunas Bahasa Ibu

Tahun 2021 prevelensi stunting berkurang menjadi 19,1 persen dengan rincian 1.158 gizi kurang, 186 gizi buruk, 1.114 bumil KEK, dan 3.774 stunting.

Tahun 2022 Prevelensi Stunting menurun menjadi 14,9 persen dengan rincian 785 gizi kurang, 100 gizi buruk, 257 Bumil KEK, dan 2.677 stunting.

Sedangkan data terakhir dalam tahun 2023 tercatat prevelensi stunting tercatat 11,8 persen dengan rincian 838 gizi kurang, 77 gizi buruk, 374 bumil KEK, serta 2.677 stunting.

Kepada POS-KUPANG.COM, Kepala Bappeda Kabupaten Sumba Timur, Yakobus Yiwa menjelaskan stunting ketika kondisi anak yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. 

Baca juga: NTT Memilih, Jumlah Panwascam Terbatas Bawaslu Sumba Timur Ajak Masyarakat Awasi Pemilu

"stunting lebih dikenal dengan sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak, dan penyebab utama dari stunting adalah kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak," jelas Yakobus.

Terkait penyebab utama stunting adalah malnutrisi dalam jangka panjang (kronis). Kekurangan asupan gizi ini bisa terjadi sejak bayi masih di dalam kandungan karena ibu tidak mencukupi kebutuhan nutrisi selama kehamilan.

Terhadap upaya pencegahan stunting harus dimulai sejak dini terutama pada masa 1.000 hari pertama kehidupan seorang manusia.

"Intervensi terhadap stunting tidak bisa dilakukan setelah bayi lahir, tapi dipersiapkan dari bakal calon orangtua, terutama calon pasangan menikah, harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup," tambahnya.
Terkait upaya pemerintah daerah dalam percepatan penurunan Stunting diantaranya pembentukan Tim Percepatan penurunan stunting mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

Baca juga: Polres Sumba Timur Amankan Miras dan Sajam dalan Operasi Pekat

"Pemerintah tidak mampu bekerja sendiri, sehingga semua stakeholder diantaranya Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK), BUMN, BUMD, dan Perbankan berperan aktif dalam komitmen penurunan stunting melalui rembuk stunting," ungkap Bupati Praing.

Disamping itu, Pemkab Sumba Timur juga melakukan peningkatan kapasitas Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM).

"Kader posyandu dan kader pembangunan manusia sangat penting perannya dalam meningkatkan pemahaman para ibu hamil, dan menyusui, serta calon pasangan yang hendak menikah, tetap menjaga kesehatan terutama calon ibu agar mencegah kondisi KEK serta gizi terpenuhi selama masa kehamilan, dan juga mencegah kelahiran bayi stunting," terangnya.

Selain itu, intervensi terhadap penanganan stunting melalui realisasi dana desa Tahun 2022 yang wajib dicairkan pada triwulan I dan II.

Baca juga: Sumba Timur Masuk Nominasi Innovative Government Award 2023

"Kebijkan pemerintah mengalokasikan dana desa untuk penanganan stunting yang dicairkan pada bulan ketiga dan keenam, serta alokasi dana desa tersebut diperuntukkan bagi penderita stunting dengan memberikan makanan gizi seimbang, dan wajib melakukan evaluasi secara berkala," jelasnya.

Yakobus menambahkan, dalam bidang pendidikan, upaya yang dilakukan berupa visitasi semua Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk memastikan pemenuhan delapan indikator PAUD Holistik Integrasi (HI).

"Program Holistik Integratif merupakan Penanganan anak usia dini secara utuh / menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan serta perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak usia dini," ujarnya.

Dalam bidang kesehatan, pemkab juga memenuhi alat ukur antropometri kit untuk posyandu, dan saat ini tersedia 181 antropometri untuk pelayanan 587 posyandu.

Balita yang telah berpindah domisili dikeluarkan dari data sasaran stunting. Upaya lainnya berupa pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di 156 desa/kelurahan dan pelatihan peningkatan kapasitas sebanyak 564 orang.

Melakukan mini lokakarya pada 22 kecamatan, pembinaan kader pembantu pembina keluarga berencana (KB) desa, pendampingan pada calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca bersalin, dan anak balita.

Pemenuhan gizi protein hewani dengan pemberian bantuan ayam KUB dan benih ikan air tawar bagi keluarga balita Stunting, serta penyediaan bibit tanaman untuk pemanfaatan lahan pekarangan.

Pemerintah juga menyediakan akses air bersih dan sanitasi yang layak melalui program SPAM dan bantuan septik tank individual. 

"Mendukung masyarakat bebas stunting melalui penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), dan penyediaan kebutuhan air bersih yang cukup bagi masyarakat, dan lingkungan yang bersih dan sehat," pungkasnya. (zee)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lain di GOOGLE NEWS