Perkenalkan Tagline "Jangan Mencuri", Orias Petrus Moedak dapat Apresiasi dari Warga Sumba Timur

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Christin Malehere

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Dua hari menjelajahi wilayah Kabupaten Sumba Timur, Orias Petrus Moedak melakukan persiapan dengan memperkenalkan diri sebagai Bakal Calon Gubernur NTT dengan membawa Tagline "Jangan Mencuri".

Alasan Orias menggunakan agar masyarakat lebih mengenal ada orang dengan karakter tegas, berintegritas, berbasis segudang pengalaman kerja di berbagai tempat sehingga yakin dapat mengurus NTT dengan baik.

Hal tersebut diungkapkan Orias Petrus Moedak kepada POS-KUPANG.COM, Rabu 27 September 2023 malam di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

Orias mengutarakan dirinya telah mempersiapkan diri dengan berbekal pengalaman karir memimpin puluhan perusahaan dibawah BUMN, dan menghadapi banyak investor dari berbagai negara, serta pendapatan bersih yang terkumpul untuk persiapan mencapai Rp 20 Miliar Dollar.

Baca juga: Warga Kampung Anamadiata Sumba Tengah, Dukung Orias Petrus Moedak Pimpin NTT

Orias membawa Tagline "Jangan Mencuri" karena melihat ranking NTT berada di urutan ketiga negara terkorup di dunia, sedangkan masyarakat beragama.

Transparansi Internasional menempatkan Indonesia dalam urutan 110 dari 180 negara bersih dari korupsi dengan nilai 34, bahkan Timor Leste masih lebih baik nilainya.

"Korupsi di Indonesia tidak takut pada agama, tapi lebih takut tertangkap KPK/penegak hukum, sehingga Tagline "jangan mencuri", saya hanya ingin membahas masa depan, dan tidak perlu mengungkit masa lalu," tambahnya.

Terkait keliling Sumba Timur, dan Tiga Kabupaten Sumba lainnya, Orias temukan masalah klasik yang dihadapi masyarakat seperti air bersih, pupuk, bibit, obat-obatan untuk pengendalian hama belalang, dan lainnya.

Menurunya, Sumba perlu hilirisasi dari produknya, jangan diproses dari luar, karena merugikan petani.

Masalah lainnya, saat petani memanen hasil tanaman hortikultura, saat bersamaan ada impor hortikultura dari luar pulau sehingga harga hortikultura menjadi sangat murah dan merugikan para petani lokal.

"Seharusnya ada OPD teknis yang mengatur siklus impor, terutama saat hasil panen hortikultura dalam kondisi melimpah, maka harus mengatur dan membatasi jumlah impor, sehingga tidak karena merugikan petani lokal," tambahnya.

Perlu ada pengaturan traktor atau hand tractor, sesuai kebutuhan dan areal lahan pertanian sehingga lebih merata dan pemberdayaan optimal.

Keluhan juga datang dari pengrajin tenun ikat yang mengeluh mahalnya harga benang, serta hasil tenun ikat tidak sebanding dengan ongkos produksi.

Baca juga: Bupati Puncak Ingatkan KKB Papua: Jangan Coba-coba Ganggu Anak-anak, Mereka Masa Depan Papua

Keluhan dari masyarakat budidaya rumput laut yang mengalami kendala pemasaran, harus ada pengaturan bahwa petani rumput laut harus menjual kepada pabrik minimal 20 persen untuk memenuhi kebutuhan domestik.