Berita NTT
PHRI Sebut Potensi NTT Belum Tergarap, Butuh Sinkronisasi dengan Pemerintah
PHRI bekerja sama dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mulai berkonsentrasi mendorong event-event yang masuk kategori event nusantara
Penulis: Agustina Yulian Tasino Dhema | Editor: Eflin Rote
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ketua PHRI Indonesia, Haryadi Sukamdani mengungkapkan masih banyak potensi di Provinsi NTT yang belum tergarap dengan maksimal.
Menurutnya, Provinsi NTT bukan hanya tentang Labuan Bajo, karena masih sangat banyak tempat lain yang bisa dieksplor. PHRI bekerja sama dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mulai berkonsentrasi mendorong event-event yang masuk kategori event nusantara yang telah dikurasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Menurut Haryadi, event nusantara jika digelar tahun ini waktunya tidak cukup, tetapi event ini akan didorong untuk menjadi lebih optimal dan membutuhkan kerja gotong royong.
Baca juga: Rakerda PHRI NTT Akan Hadirkan Pembicara Traveloka, Rangkul Hotel dan Restoran
"Kalau semuanya jalan sendiri-sendiri tentu hasilnya tidak maksimal tapi, kalau kita gotong royong itu pasti akan bisa lebih baik lagi," ungkapnya saat menghadiri Rakerda II PHRI NTT di Hotel Harper Kupang pada Jumat, 15 September 2023 malam.
Kemudian yang menjadi fokus PHRI saat ini dan terus didorong untuk mempromosikan secara masif melalui digital marketing. Harapannya, dengan event nusantara yang cukup bagus ini, menurutnya promosi di NTT ini akan menjadi lebih baik.
Namun harga tiket yang mahal saat ini juga menjadi satu kendala yang diatasi dengan kapal cepat untuk antar wilayah sementara, hal ini pun tidak begitu ideal tapi paling tidak mencoba untuk mengatasi kebutuhan. Ia berharap, nantinya wisatawan yang datang ke NTT ini kan tidak hanya di satu tempat tetapi juga akan berkeliling di seluruh wilayah di kabupaten yang ada di NTT.
"Kita berharap bahwa NTT ini dengan mendorong event-event yang berkualitas maka kunjungan ke NTT itu bisa tersebar tidak hanya beberapa tempat dan kita berharap juga long of stay-nya juga bisa lebih panjang dan sebaran turisnya juga menjadi lebih beragam gitu," jelas Haryadi.
Baca juga: BPD PHRI NTT Gelar Pelatihan dan Training Digital Marketing Gratis
Butuh Sinkronisasi dan Koordinasi
Agar ini pun bisa tercapai menurutnya pemerintah harus adakan pemerataan alokasi kegiatan di NTT. Pemerintah berkoordinasi dengan PHRI dan GIPI dan supaya bisa mensinkronkan event dengan ketersediaan kamar terkait dengan aksesibilitasnya.
Ia mengambil contoh pembatalan ANOC World Beach Games 2023 yang direncanakan digelar di Bali ANOC menurutnya karena kurang koordinasi. Koordinasi diperlukan supaya bisa membuat event itu yang menarik dan secara biaya itu bisa rendah dan lebih hemat.
Baca juga: PHRI NTT Patuh Dengan Kebijakan Pemerintah Naikan Tarif Taman Nasional Komodo Labuan Bajo
Hingga saat ini PHRI dan pemerintah masih perlu mensinkronkan, terkait masalah hari pantai di Labuan Bajo yang kontraproduktif yang dihasilkan oleh pemerintah, dan juga masalah biaya parkir yang juga disoroti PHRI.
"Itu yang tadi saya sampaikan, kita udah bayar pajak tapi treatment-nya kadang-kadang ya kontraproduktif tadi nah ini yang kita luruskan,"ujarnya.
Dorong Penyediaan Akomodasi
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Soni Zeth Libing mengatakan instruksi Gubernur tentang UMKM masuk ke hotel dan restoran terjadi karena kerja sama yang baik bersama PHRI. Setiap hotel dan restoran, produk-produk lokal UMKM NTT seperti kopi, teh dan sebagainya.
Telkomsel, Wajah Baru Gaya Inovatif yang Menghipnotis |
![]() |
---|
Sejarah Baru, Atlet Gymnastik Pertama dari NTT Langsung Naik Podium Juara di Jakarta |
![]() |
---|
Pengamat Undana Nilai Hakim MK Tidak Berprinsip Hapus Parlemen Threshold |
![]() |
---|
Pj Bupati Kupang Ajak Pemuda Katolik NTT Sinergi dengan Pemerintah Daerah |
![]() |
---|
Mantan Gubernur NTT, Herman Musakabe Minta Warga NTT Eratkan Rasa Persatuan dan Persaudaraan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.