PHRI NTT Patuh Dengan Kebijakan Pemerintah Naikan Tarif Taman Nasional Komodo Labuan Bajo

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI NTT tetap patuh dengan kebijakan pemerintah menaikkan tarif di Pulau Komodo dan Padar di Taman Nasional Komodo (TNK) Labuan Bajo Manggarai Barat NTT.

"Mengikuti progress penyesuaian Harga Tiket masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar sebesar Rp 3.750.000 per orang pertahun yang telah secara Resmi diputuskan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT per tanggal 1 Agustus 2022," kata Ketua BPD PHRI Provinsi NTT, Juvenile Jodjana, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 6 Agustus 2022.

Dia menyampaikan, ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  dan semua pihak terkait, atas kondisi di Labuan Bajo dan sekitar yang sudah dalam kondisi kembali kondusif, aman dan
damai.

Selain itu, semua pihak juga disampaikan terima kasih karena berhasil merangkul 19 Asosiasi Pariwisata yang ada di Manggarai Barat dan sekitarnya sehingga
hotel, rsstauran dan semua unsur pariwisata di Manggarai Barat bisa kembali beroperasi seperti biasa.

PHRI NTT mengimbau seluruh anggota BPD PHRI Provinsi NTT yang ada di Manggarai Barat dan sekitarnya agar lebih bersemangat dalam menjaga kondisi Pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya agar bisa melayani tamu - tamu yang sedang dan akan datang di Labuan Bajo dengan sebaik - baiknya.

“Tentunya kami berharap semuanya kembali normal, semua pihak memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu – tamu untuk tetap datang ke Labuan Bajo agar Labuan Bajo tetap bisa menjadi Super prioritas Tourism yang kita banggakan bersama," kata Juvenile Jodjana atau yang akrab di panggil Juvi ini.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menjelaskan dampak dari kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo atau Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur menjadi Rp 3,75 juta. Dia menjelaskan bahwa dampak dari kebijakan itu sudah terasa sekarang.

“Sudah ada sekarang ini dampaknya, bagaimana nanti tamu yang datang, kalau sudah dalam perjalanan kan tidak bisa di-cancel,” ujar dia melalui sambungan telepon pada Selasa, 2 Agustus 2022, seperti dikutip dari tempo.co, Sabtu 6 Agustus 2022.

Maulana juga mengatakan dengan situasi yang tidak kondusif saat ini karena masalah itu bagaimana nasib wisatawan yang sudah memesan paket liburan, apalagi banyak pelaku bisnis wisata yang mogok. 

Dia juga mempertanyakan bagaimana menjamin keamanan wisatawan yang ada di sana. Karena pihak pelaku usaha wisata tidak bisa langsung mengatakan sudah aman atau baik-baik saja.

“Enggak bisa begitu. Siapa yang mau tanggung jawab?” kata dia.

Menurut Maulana, sektor wisata itu bisnisnya bukan pesan hari ini untuk besok, jualannya dengan cara pemesanan yang bisa dilakukan setahun sebelumnya. “Mana mungkin kita cancel tamu-tamu yang sudah datang, mereka akan menuntut haknya,” tuturnya.

Dia meminta agar hal itu seharusnya dipertimbangkan oleh pemerintah saat memutuskan menaikan harga tiket Pulau Komodo. (Fan)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS