Emi Nomleni: Penggunaan Seragam ASN Berupa Kain Tenun Perlu Ada Kajian

Kemudian, catatan berikutnya, lanjut Emi secara bersama-sama melakukan pembinaan secara terus menerus terhadap pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Baca juga: DPRD NTT Yakin Penjabat Gubernur NTT akan Bawa Perubahan Bagi NTT

"Tentu yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atas pemanfaatan APBD dan mendukung upaya pencegahan korupsi dan menghindari kesia-siaan dalam penggunaan APBD," ujarnya.

Selanjutnya, dalam catatan itu, Emi  menegaskan terkait Bank NTT, soal ketidakhadiran Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi, harus diluruskan.

"Bank NTT adalah kebanggaan Daerah, sehingga menjaga dan mensuport Bank NTT bukan hanya menjadi tanggungjawab Kepala Daerah, tetapi menjadi tanggungjawab DPRD Provinsi NTT bahkan kita semua," tegasnya.

Emi menegaskan, Bank NTT adalah BUMD milik daerah  yang berbentuk PT, yang memiliki Modal berasal dari dana Masyarakat yang dikelola  Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota  yang dianggarkan melalui APBD yang tentunya harus disetujui dan disahkan oleh DPRD Provinsi dan Kabupaten dan Kota.

Baca juga: DPRD NTT Sarankan Pemerintah Perlu Transparan Sampaikan Informasi  CPNS dan PPPK 2023

"Dan oleh karena itu, lewat pengurus inti BANK, melalui  Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris, DPRD perlu dan berhak mendapatkan penjelasan, informasi dan berbagai hal menyangkut kondisi dan perkembangan Bank," ujarnya.

"DPRD juga perlu mendapatkan penjelasan ketika ada opini dan atau informasi yang berkembang di masyarakat yang membutuhkan penjelasan-penjelasan," tambahnya.

Emi menyampaikan, penyertaan Modal yang diberikan merupakan kekayaan yang dipisahkan yang di sepakati bersama antara Eksekutif dan Legislatif harus dikelola secara professional.
"Intinya,  adanya koreksi dan saran-saran dari DPRD guna kepentingan kemajuan Bank, DPRD berhak untuk mengundang dan memanggil Bank NTT," tegasnya.

Lebih lanjut, Emi mengatakan, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang masih terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, di antaranya belum meratanya pembangunan antar wilayah, baik pembangunan bidang infrastrukur, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi dan lainnya, perlu mendapatkan perhatian untuk ditangani.

Baca juga: Ayodhia Kalake Sebut Pemprov NTT Siap Dukung Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Dalam catatan terakhirnya, Emi Nomleni menyoroti perubahan iklim yang terjadi di NTT.

Emi mengatakan, memasuki pergantian musim dengan kondisi iklim yang berubah, maka perlu diantisipasi soal ketersediaan terkait perubahan iklim dan kemungkinan El Nino yang mungkin saja sangat berdampak bagi masyarakat petani, seperti kekeringan, penyakit dan hama serta kemungkinan gangguan pada musim tanam yang dapat menurunkan kualitas tanaman.

"Semua itu akan dapat menyebabkan kurangnya ketersediaan  stock pangan masyarakat dan juga mengganggu stabilnya pasar," tutupnya. (cr20)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS