Dua Kecamatan di Sumba Timur Dilanda Kekeringan, BPBD Akui Belum Ada laporan Resmi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Christin Malehere

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumba Timur belum menerima laporan terkait masalah kekeringan dari desa maupun kecamatan.

Namun terpantau pada satelit milik Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG ), kekeringan di wilayah Kabupaten Sumba Timur terpantau di dua kecamatan yakni Haharu dan Kahaungu Eti.

Kepada POS-KUPANG.COM, Rabu 13 September 2023, Kepala Pelaksana BPBD Sumba Timur, Yonathan Marawali menjelaskan kebakaran lahan sering terjadi namun belum ada laporan resmi dari masyarakat.

Baca juga: Optimalisasi Mal Pelayanan Publik, Pemkab Sumba Timur Segera Pindahkan Kantor DPMPTSP ke Lokasi Baru

"Hingga saat ini belum ada laporan resmi dari desa/kecamatan terkait kekeringan, dan terpantau dari satelit BMKG ada dua kecamatan yang kondisinya kering di Haharu dan Kahaungu Eti, yang sudah menjadi langganan setiap tahun," jelas Yonathan.

Terkait kebiasaan masyarakat akan membakar lahan/padang miliknya pada puncak musim kemarau pada bulan Oktober-November.

Namun dampak dari badai El Nino yang cukup ekstrim membuat masyarakat Sumba lebih awal membakar padang pada bulan Juli-Agustus.

Baca juga: Kendalikan Inflasi Lewat Gerakan Pangan Murah, Bupati Sumba Timur Terima Penghargaan

"Masyarakat biasanya membakar padang pada puncak musim kemarau agar rumput hijau dapat tumbuh lebih cepat dari embun, sehingga dapat menjadi makanan ternak, namun dampak el nino membuat masyarakat lebih cepat membakar padang, tentu akan beresiko pada ternak yang akan mati karena kehabisan pakan,' jelas Yonathan.

Terkait kesulitan air bersih, secara garis besar wilayah Sumba Timur memiliki struktur tanah kering dan gersang, namun ada sejumlah titik sumber air yang melimpah dan mengalir sepanjang tahun.

"Ada titik sumber air, namum letaknya jauh berjarak beberapa kilometer dari pemukiman warga, sehingga sejumlah desa memakai pompa air dan optimalkan sumur bor agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat," tambahnya.

Kedepannya, BPBD bersama pihak ketiga akan membuat dokumen kontigensi bencana sehingga pemerintah lebih siap dalam mengantisipasi bencana. (zee)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lain di GOOGLE NEWS