Opini Marianus Kleden, Kesembronoan Rocky Gerung

POS-KUPANG.COM - Dalam beberapa kesempatan Rocky Gerung memperlihatkan ketajaman analisisnya, tetapi jauh lebih banyak kesempatan lain Rocky hanya mendemonstrasikan kengawurannya bahkan kesembronoannya.

Kengawuran Rocky bisa dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu pertama, Rocky terlalu sering menggunakan argumentum ad hominem dan jarang  sekali menggunakan argumentum ad rem; kedua, Rocky secara arbitrer merumuskan konsep secara salah dan memaksakan konsep itu kepada khalayak sembari berpikir bahwa apa yang dikatakannya benar dan yang dikatakan orang lain salah; ketiga, Rocky sering sekali melakukan conjecture, yaitu menyampaikan pandangan atau pendapat yang tidak didasarkan atas informasi yang lengkap; keempat, Rocky tidak tajam dalam distingsi konsep, dan mencampuradukkan konsep sebagai dalih menghindari kontraargumen lawan. Mari kita lihat satu per satu.

 Pertama, Rocky terlalu sering menggunakan argumentum ad hominem (argumen yang menyerang orang), ketimbang argumentum ad rem (argumen yang menganalisis persoalan). Ucapan sarkastis Rocky terbaru adalah, Jokowi bajingan yang tolol.

Apanya yang bajingan dan apanya yang tolol tidak dijelaskan. Rocky seperti suka ditepuktangani oleh massa yang terhipnotis oleh retorika kosong.

Baca juga: Opini - Menginisiasi Rekonsiliasi Politik di Wilayah Pedesaan

Massa sendiri kemudian tidak tahu  apa yang ditepuktangani kecuali ucapan sarkastis yang menyerang orang. Kata ‘bajingan’ itu secara leksikal mempunyai dua arti, yaitu pertama, pencuri, dan kedua kurang ajar.

Makna yang kedua sering terkandung dalam kata seru ‘bajingan!’ yang ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan besar seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan atau pencurian. Sedangkan kata tolol bolehlah dimengerti sebagai superlatif dari bodoh.

Sebagai warga negara yang mengkritisi pejabat publik, Rocky harus bisa membuktikan berapa kekayaan negara yang ditilep Jokowi dan perbuatan kriminal apa yang telah dilakukan Jokowi.

Seorang pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi pasti sudah disoroti oleh media yang paling berwibawa seperti Kompas dan Tempo, ditelisik oleh lembaga pemerhati korupsi seperti ICW dan sudah dibahas panjang lebar oleh media asing.

Baca juga: Opini Frits Fanggidae: Konsumsi Pangkal Kaya!

Demikian pula kalau kebajinganan itu dimengerti sebagai tindakan kriminal yang merugikan individu tertentu, kelompok atau bangsa, maka data itu harus diperlihatkan.

Lucunya, kebajinganan itu dihubungkan dengan kunjungan Jokowi ke China yang, dalam pandangan Rocky, dilakukan untuk mencari dana pembangunan IKN.

Kunjungan Jokowi ke China dilihat sebagai kecemasan egoistik tentang legacy pasca-purnatugas. Jokowi dikatakan akan menjadi orang biasa yang gelisah dengan keadaannya, karena terekspos pada cibiran orang.

Rocky seperti tidak mengerti psikologi jabatan publik. Setiap pejabat publik di akhir masa jabatannya akan mengalami dua hal.

Baca juga: Opini - Tawaran Jainisme bagi Keharmonisan Hidup Manusia

Bila dia sangat ambisius dengan kekuasaan, maka seorang pejabat publik akan mengalami post-power syndrome yaitu perasaan resah-gelisah karena kini tidak ada pihak lagi yang bisa diperintah dan disuruh-suruh.

Sebaliknya kalau seorang pejabat publik mendedikasikan masa baktinya demi kepentingan publik, maka kerisauannya hanya satu: apakah hal-hal baik yang sudah dihasilkannya bisa dilanjutkan oleh penggantinya.

Inilah yang membuat Jokowi melakukan komunikasi dengan berbagai koalisi kekuatan politik agar dapat terpilih pengganti yang bisa meneruskan karya-karya yang sudah dirintisnya.

Kalau toh kunjungan ke China adalah mencari dana bagi kelangsungan pembangunan IKN, maka terlihat di sini betapa bertanggung jawabnya Jokowi terhadap sebuah karya yang sudah dimulainya dan meyakinan dirinya bahwa karya yang sudah dirintis itu tidak mangkrak karena dua hal, alasan politik karena penggantinya, bila tidak datang dari kubu yang sama, akan menelantarkan proyek itu, dan alasan ekonomi, tidak cukup dana untuk melanjutkannya.

Baca juga: Opini dr Adrianus Andri, Stunting: Apa, Penyebab, Cara Mengenali dan Upaya Pencegahannya?

Kedua alasan ini membuat Jokowi melakukan dua hal yaitu komunikasi dengan berbagai partai politik sealiran, dan melakukan berbagai upaya, termasuk kunjungan ke luar negeri untuk mencari dana.

Orang mengeritik IKN sebagai pemborosan, tetapi bila dipelajari sejarah, semua karya besar pasti membutuhkan pengorbanan, sejauh pengorbanan  itu tidak mematikan kelangsungan hidup warga.

Sekadar ilustrasi, kalau seorang pegawai meminjam Rp.100 juta dari bank untuk membangun rumah, maka dia dan istrinya harus mengencangkan ikat pinggang untuk tidak membeli daging atau baju baru.

IKN adalah sebuah kebijakan yang sangat visioner, yaitu mendesentralisasi Jawasentrisme dan mendekonsentrasi kekayaan negara yang terpusat di Jakarta.

IKN juga harus diapresiasi secara ekologis, karena dengan itu kita membangun sebuah ibukota negara yang bebas banjir dan bebas polusi. Coba dikalkulasi berapa besar dana negara yang harus dikeluarkan  setiap tahun untuk membebaskan Jakarta dari terjangan banjir, dan berapa banyak uang  yang harus digelontorkan untuk melindungi 10 juta warga dari paparan karbonmonoksida yang diemisi oleh jutaan kendaraan.

Rocky hanya mengeritik dan tidak pernah melakukan análisis tentang plus minus pemindahan ibu kota.

Baca juga: Opini Yosua Noak Douw: Berbagi Ihwal Perkara SDM Unggul dari Tolikara

Jokowi juga tidak risau dengan masa purnatugas, karena 82 persen dari 270 juta penduduk merasa puas dengan kepemimpinannya, bahkan di bulan-bulan terakhir menjelang lengser dari kursi orang nomor satu.

Kepuasan 82 persen warga negara secara telak menegasikan pernyataan Rocky yang mengatakan bahwa Jokowi ingat diri dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat. 

Coba bandingan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan SBY di akhir masa jabatannya yang hanya mencapai 40,5 persen.

Di sini sesungguhnya kita sudah berhadapan dengan kengawuran Rocky Gerung kategori 2 dan 3, yaitu pernyataan yang serba arbitrer (pernyataan seenak wudel tanpa dasar) dan conjecture yaitu pertanyaan tanpa didasari informasi yang lengkap

Dari kategori pertama, predikat tolol yang dialamatkan kepada Jokowi juga tidak berdasar. Tolol itu lawan dari cerdas, dan kecerdasan itu bisa diukur dengan dua indikator yaitu logika verbal dan logika numerik.

Seorang cerdas dapat mengungkapkan gagasan dalam bahasa yang bersih dan dimengerti khalayak.

Dia juga mampu mendeskripsikan realitas yang sekarang dan yang akan datang dengan kalkulasi matematik yang akuntabel.

Seorang yang berada di puncak kekuasaan selama 10 tahun dan mengayomi 270 juta jiwa tanpa turbulensi politik yang berarti tidak mungkin bodoh.

Dia dapat mengomunikasikan rencana kerjanya kepada semua stakeholder dengan jelas dan mampu merealisasikannya dengan perhitungan yang tepat. Kedua kemampuan ini diperlukan untuk menjalankan tugas Presiden. Presiden mempunyai banyak tugas, tetapi dapat diringkaskan dalam beberapa tugas pokok berikut ini.

Dalam UUD 1945 tugas Presiden yang paling utama adalah menjaga integrasi nasional melalui perannya sebagai Panglima Tertinggi yang membawahi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian (Pasal 10).

Baca juga: Opini Peter Tan: Asketisme Intelektual

Tugas ini secara ke dalam dieksekusi melalui tindakan tegas terhadap setiap gerakan separatis dan secara keluar melalui komunikasi yang baik dengan masyarakat internasional, dan bila ada ancaman serius, Presiden dapat menyatakan perang (pasal 11 ayat 1).

Komunikasi yang baik dengan masyarakat internasional boleh dibilang sebagai tugas kedua yang diimplementasikan melalui berbagai perjanjian internasional (pasal 11), pengangkatan duta dan konsul serta menerima duta dari negara sahabat (pasal 13).

Tugas ketiga adalah tugas legislatif yang dieksekusi melalui pengajuan RUU kepada DPR (pasal 5 ayat 1), dan tugas keempat adalah tugas yudikatif yang dijalankan melalui pemberian grasi dan rehabilitasi (pasal 14 ayat 1), serta amnesti dan abolisi (pasal 14 ayat 2).

Kelima adalah tugas sosial di mana Presiden memberikan gelar, tanda jasa dan tanda penghargaan kepada warga negara yang memberikan kontribusi signifikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tugas menyejahterakan masyarakat, walaupun merupakan tugas yang sangat penting, tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD.

Baca juga: Opini Emanuel Kolfidus: Politik dan Demokrasi

Tugas ini berada pada level dua yang dieksekuasi melalui pembentukan kabinet yang semua menterinya memperhatikan kesejahteraan rakyat dalam segala aspek: kesehatan, pendidikan, perumahan, peribatadan, penegakan hukum dan kemerdekaan berekspresi.

Jokowi sudah melakukan semua tugasnya dengan baik, dan karena itu tidak bisa diberi predikat bajingan apalagi tolol.

Kengawuran Rocky yang kedua ialah merumuskan konsep secara salah dan memaksakan konsep itu kepada orang lain yang harus menerimanya sebagai kebenaran.

Contoh yang paling mutakhir adalah rumusan Rocky tentang martabat. Kata Rocky, martabat itu hanya melekat pada manusia, bukan pada Presiden. Ini benar-benar pernyataan yang sembrono.

Martabat itu berasal dari bahasa Arab ratabah kemudian berubah menjadi rutbah yang berarti tingkatan atau level. Jadi kata martabat berkaitan strata sosial dalam masyarakat, ada yang bermartabat tinggi seperti raja atau presiden, ada yang bermartabat rendah seperti buruh atau petani.

Jadi ini pemeringkatan sosial yang tidak ada urusannya dengan meghormati atau menghina.

Baca juga: Opini Peter Tan: Politik Identitas dan Populisme Islam di Indonesia

Dalam bahasa Inggris martabat disebut dignity yang berarti “the state or quality of being worthy of honor or respect” yang berarti suatu kondisi atau kualitas yang patut diberikan penghormatan.

Presiden adalah suatu jabatan tinggi yang patut mendapatkan penghormatan. Dalam kaitan ini martabat Presiden itu mirip dengan istilah yang biasa dipakai dalam filsafat dan teologi Katolik yaitu martabat imamat dan martabat rajawi.

Kita tidak membahas ini, tetapi sebagai perbandingan, kalau raja dan imam adalah martabat, maka presiden juga martabat. Kata dignity sendiri berasal dari bahasa Latin dingus yang berarti layak dan pantas.

Jokowi layak dan pantas menjadi presiden karena dari teori politik dia memenuhi prasyarat konstituensi, kompetensi dan integritas. Ketiga kualitas ini meempatkan dia pada posisi tinggi, dan posisi yang tinggi serta kemampuannya mengemban tugasnya dengan baik membuat dia patut dihormati.

Baca juga: Opini Thomas Dohu: Pemilih Pemilu Serentak 2024

Kengawuran Rocky yang ketiga adalah kesenangannya melakukan conjecture, yaitu membuat pernyataan tanpa informasi yang lengkap.

Dia misalnya mengatakan bahwa NTT mengalami defisit protein karena praktik perawatan pascamelahirkan yang salah.

Kapan Rocky melakukan penelitian tentang defisit protein, kapan dia melakukan penelitian tentang tradisi perawatan pascakelahiran.

Mana análisis korelasi dan regresinya. Jadi, kita tidak bisa seenak wudel membuat pertanyaan tentang sebuah realitas tanpa pengamatan yang cukup.

Kengawuran Rocky yang keempat adalah ketidaktajaman dalam distingsi konsep. Ketika wartawan bertanya, koq bisa-bisanya memberikan predikat bajingan kepada Jokowi, Rocky dengan enteng menjawab, bajingan adalah sebuah posisi terhormat dalam tradisi kerajaan sebagai kusir gerobak sapi yang paguyuban antarkusirnya terjaga dengan baik.

Baca juga: Opini Eduardus Johanes Sahagun: Potret Keluarga Berisiko Stunting di NTT

Cara menjawab ini kan kacau, karena Rocky sedang menyerang Jokowi pada level yang paling sarkastis. Masakan dia membalikkan konsep serangan menjadi pujian? Hal yang sama juga terjadi ketika Mahfud MD mengkritisi Rocky sebagai  pribadi yang hanya tahu mengeritik tanpa solusi.

Kata Mahfud, ini kan sama dengan menulis proposal tanpa melakukan penelitian dengan kesimpulan dan saran. Rocky berkelit dengan mengatakan, saya mengeritik tidak dalam kapasitas sebagai akademisi tetapi sebagai warga negara. Lho, pernyataan ini bertentangan prinsip identitas: Rocky = akademisi = warga negara.

Terakhir Rocky mengeritik Jokowi yang menyebut Pancasila sebagai ideologi. Sampai di sini kita setuju, karena dengan menerima Pancasila sebagai ideologi kita tidak boleh mendiskusikannya apalagi mempersoalkannya.

Masalahnya Rocky megutip dua presiden sekaligus. Rocky mengutip Bung Karno yang menyebut Pancasila sebagai phisophische groondslag atau dasar falsafah hidup bernegara. Rocky juga mengutip Pak Harto yang menyebut Pancasila sebagai asas tunggal.

Rocky tidak sadar bahwa memperlakukan Pancasila sebagai asas tunggal sama dengan memperlakukan Pancasila sebagai ideologi karena di sini Pancasila diinterpretasikan secara sentralistik, diindroktinasikan ke semua level dan tertutup ruang untuk mendiskusikannya.

Baca juga: Opini Leta R Levis: Petani Milenial Ancaman Masa Depan Pertanian

Sampai di sini kita mesti menyimpulkan bahwa Rocky Gerung adalah pribadi yang bermasalah.

Selain empat kesalahan logis yang telah saya perlihatkan di atas, Rocky juga memiliki nurani yang tidak bersih.

Kalau seluruh tindakan Jokowi salah, maka ini hanya bisa disampaikan oleh orang yang bernurani kotor.

Selebihnya Rocky juga menderita penyakit intellectual megalomania, merasa diri paling besar secara intelektual, padahal dia hanya berbusa-busa dari satu talkshow ke talkshow tanpa melakukan penelitian dan publikasi.

Sementara dalam dunia akademik berlaku prinsip publish or perish. Rocky sesungguhnya seorang yang ngawur dan sembrono tetapi telanjur diberi panggung yang luas. Sekarang saatnya kita menghentikan kesalahan ini!  (Penulis adalah Dosen FISIP Unwira Kupang)
 
Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS