Pito Keraf: Kota Lewoleba Sudah Harus Terapkan E-Government

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Pelayanan publik di Kabupaten Lembata nampak belum optimal karena masih menggunakan metode lama yaitu secara manual.

Menurut Adrian Paskalis Nanda Pito Keraf atau Pito Keraf, sebelum bicara soal pelayanan publik dengan menggunakan sistem informasi digital, perlu diketahui dulu apa itu pelayanan publik secara elektronik atau biasa disebut dengan istilah E-Government.

E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakatnya. 

Baca juga: Desa Pada Jadi Kampung Moderasi Beragama di Lembata

Menurut anak muda yang telah berhasil membantu Pemerintah Kabupaten Lembata dalam membangun Sistem Informasi Bencana Lembata (SIBELA) ini, pemerintah daerah sudah harus memikirkan tentang bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih mudah dengan menggunakan metode E-Government atau pelayanan dengan metode elektronik di Lewoleba. 

Pito mencontohkan, kalau masyarakat ingin memperoleh surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau surat keterangan kematian atau surat keterangan lainnya dari instansi pemerintah, bisa mengajukan permohonan dengan cara elektronik, dengan memanfaatkan handphone android. 

"Gagasan ini bisa dibangun sistem Informasinya di Kabupaten Lembata, dimulai dari tujuh kelurahan di Kota Lewoleba sebagai model sebelum hal baik ini diterapkan ke instansi lainnya," katanya, Kamis, 3 Agustus 2023. 

Baca juga: Penjabat Bupati Lembata Beri Dukungan Penuh Kepada Pengurus KONI

Menurut Politis Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Lembata ini, jika menggunakan e-Government masyakarat akan sangat terbantu, cita-cita bersama yang menginginkan pelayanan kepada masyarakat lebih mudah, lebih simpel, lebih transparan dan lain sebagainya akan terwujud.

Dia menambahkan bahwa untuk membangun itu semua tentu butuh kemauan politik dari pemerintah dan DPRD karena konsekuensi dari itu semua adalah biaya, maka politik anggaran harus mengarah juga kepada apa yang ingin dibangun tersebut.

"Jika niat politik, kemauan politik dan anggaran politik Pemerintah dan DPRD tidak berbanding lurus dengan hal itu, maka sulit kita wujudkan e-Government di Lembata," tegas Pito. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lain di GOOGLE NEWS