Polres Ngada Serahkan Dua Tersangka Kasus TPPO Setelah Enam Tahun Berproses 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oris Goti

POS-KUPANG.COM, BAJAWA – Penyidik Polres Ngada menyerahkan dua tersangka kasus TPPO setelah diperoses selama enam tahun.

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melibatkan mantan anggota DPRD Ende, yang ditangani oleh Polres Ngada, Wilayah Hukum Polda NTT sejak Agustus 2018 atau kurang lebih enam tahun lalu, akhirnya menemui titik terang. 

Kasus tersebut kini memasuki tahap II yang mana Polres Ngada pada Rabu 26 Juli 2023 menyerahkan dua tersangka dan barang bukti ke Kejari Ngada.

Kedua tersangka kasus TPPO saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bajawa. 

Dua tersangka itu berinisial SM (64) jenis kelamin laki - laki, warga Desa Wae Koka, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan RE (57), jenis kelamin laki-laki, mantan Anggota DPRD Ende, warga Kelurahan Onekore, Kabupaten Ende. 

Sementara itu korban bernisial SM, jenis kelamin perempuan warga Desa Wae Koka, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. 

Kapolres Ngada AKBP Padmo Arianto, SIK, menerangkan, kasus TPPO ini terjadi pada 2015 dimana korban saat itu masih di bawah umur.

Baca juga: Aksi Sosial Polres Ngada Sambut HUT Bhayangkara, Bagi Sembako Hingga Bantu Bersih Rumah Ibadah

Namun Polres Ngada baru menerima laporan pada Agustus 2018 oleh Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pojka MPM). 

Polres Ngada baru mulai fokus menangani kasus ini pada 2020 dengan alasan pada 2018 saat kasus itu bergulir di Polres Ngada, sedang berproses pembentukan Polres Nagekeo yang sebelumnya masuk Wilayah Hukum Polres Ngada. 

AKBP Padmo Arianto menjelaskan, peran dari kedua tersangka dalam kasus ini berbeda - beda.

SM sebagai perekrut sementara itu RE sebagai penampung sekaligus pengirim. Korban sempat ditampung di Ende sebelum diberangkatkan ke Jakarta pada 2015 lalu. 

Menariknya, meski proses kasus ini hingga penyerahan tersangka, memakan waktu yang sangat lama, Polres Ngada tidak menemukan adanya keterlibatan dua tersangka SM dan RE dalam sindikat perdagangan orang.

"Dari pedalaman yang kita lakukan, mereka masih dalam individu, belum adanya jaringan," kata AKBP Padmo Arianto.

Baca juga: Songsong HUT ke 67, Satuan Lalu Lintas Polres Ngada Gelar Bakti Sosial

Dia menambahkan, tersangka disangkakan Pasal 6 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUH Pidana.

"Setiap orang yang melakukan pengiriman anak dalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 dan paling banyak Rp 600.000.000,00," tegas Kapolres Ngada.

Pihak Pojka MPM sebagai pelapor, yang diwakili oleh Veronika Aja, kepada POS-KUPANG.COM, menerangkan, korban bekerja di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga sejak 2014 hingga 2016 tanpa digaji oleh majikan. 

Pada 2017, korban lalu kabur dari rumah majikan dan hidup di jalanan.

Veronika pertama kali mengetahui keberadaan korban melalui sebuah postingan di facebook, yang menerangkan korban berada di Dinas Sosial Pemprov DKI setelah terjaring razia Satpol PP. 

Veronika bersama rekan - rekannya di Pojka MAM pun berinisiatif memulangkan korban. Korban berhasil dipulangkan pada Januari 2018.

Dari situlah terkuak kisah di balik keberadaan korban di Ibu Kota Negara. 

"Saya saampaikan apresiasi kepada Polres Ngada yang telah melakukan kerja -kerja penyelidikan dan penyidikan sehingga hari ini, berkas perkara telah lengkap dan siap untuk dilanjutkan ketahapan porses hukum berikutnya," kata Veronika.

Baca juga: TPDI NTT Dorong Polres Ngada Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Proyek Ruas Jalan Maronggela-Nampe

Veronika berharap agar para pelaku dapat ditindak sesuai perbuatannya.

"Karena kasus ini jadi preseden betapa sulitnya penegakan hukum dalam kasus TPPO," ungkapnya. 

Dia menegaskan Pokja MPM akan mengawal hingga tuntas kasus ini termasuk memberikan dukungan dalam setiap tahapan proses saat di persidangan.

Dia juga berharap agar semua pihak bisa bahu - membahu memerangi TPPO.

"Tentang perdagangan orang merupkan kejahatan yang harus diperangi bersama dan pelakuknya bisa dari orang-orang terdekat," pungkas Veronika. (ORC). 

Berita Polres Ngada Lainnya

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS