Berita NTT

Keluhkan Sistem PPDB 2023, BMPS NTT dan 12 Kepsek SMA/SMK Swasta Kota Kupang RDP dengan DPRD NTT

Winston Neil Rondo menyebutkan, dasar dari bentuk protes tersebut ialah untuk memperjuangkan suatu sistem yang adil dalam sistem baru PPDB 2023.

POS-KUPANG.COM/EKLESIA MEI
DENGAR PENDAPAT- Komisi V DPRD NTT pose bersama usai menggelar RDP bersama BMPS NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT serta 12 Kepala Sekolah SMA/SMK di Kota Kupang yang berlangsung di Ruang Kalimutu DPRD NTT, Jumat 14 Juli 2023. 

Sampai saat ini, kata Ayub Sanam, pihaknya masih menerima protes dari masyarakat terkait harapan mereka masuk di Sekolah Negeri.

"Memang tidak lagi seperti tahun sebelumnya. Harapan masyarakat khususnya orang tua siswa untuk memasukkan anak mereka di Sekolah Negeri semakin tinggi dan ini biasanya terjadi setelah proses penerimaan online selesai, baik pertama maupun kedua," ungkapnya.

Baca juga: Kawal PPDB, Badan Musyawarah Perguruan Swasta NTT Temui Ombudsman RI Perwakilan NTT

Menurut Ayub Sanam, untuk tahun ini memang lebih baik dari tahun sebelumnya, tetapi keinginan dari masyarakat untuk masuk di Sekolah Negeri masih tinggi. Sehingga, hal tersebut menjadi catatan tersendiri bagi sekolah swasta.

"Yang menjadi catatan bagi sekolah swasta adalah terus berinovasi agar pilihan masyarakat itu bisa memiih sekolah swasta yang berkualitas," ujarnya.

Baca juga: Dinas Dikbud NTT Gelar Bimbingan Teknis Guru Kesenian Sedaratan Sumba

Ayub Sanam menambahkan, dari beberapa rekapan, adapun alasan masyarakat khususnya orang tua siswa tidak memilih sekolah swasta, yakni karena biaya yang cukup mahal dan mengenai mutu di Sekolah swasta.

"Untuk harapan bersama, untuk beberapa waktu ke depan, kita perlu berdiskusi bersama untuk bagaimana sekolah swasta terus berinovasi agar mindset masyarakat mengenai sekolah swasta sebenarnya sama dengan Negeri," imbuhnya.

Ayub Sanam menyebutkan, berdasarkan laporan dari 22 Kabupaten/ Kota yang ada di NTT, ada pun Kabupaten yang masih bermasalah untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah Swasta yaitu ada di Kota Kupang dan Kabupaten Manggarai. Sedangkan di Kabupaten lain, Sekolah Swasta masih seimbang dengan Sekolah Negeri.

 

Berdasarkan keputusan bersama, adapun rekomendasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi V setelah mendengan masukan dari beberapa anggota Komisi V DPRD NTT dalam hal untuk menjaga kondisi yang ada yakni  meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT untuk tidak membuka rombongan belajar (rombel) baru bagi Sekolah Negeri.

Selain itu, memberikan catatan kepada BMPS dan Sekolah swasta untuk terus berinovasi dalam hal meningkatkan mutu sekolah dan menjemput bola terhadap siswa yang ada dengan cara yang kompetitif yang sehat.

Yang paling penting, kata Ansor Orang yaitu membangun image sekolah untuk memberikan kepercayaan kepada orang tua dan masyarakat bahwa sekolah swasta tidak kalah saing.

Baca juga: Komisi V DPRD NTT Berkomitmen Tidak Rugikan Sekolah Swasta

"Untuk ke depannya, sebelum PPDB mulai, Bulan januari perlu duduk bersama untuk bahas sistem rekruitmen terkait kuota dan perlu sosialisasi besar-besaran bahwa sekolah swasta bukan hanya imagenya tetapi kualitas juga," ujarnya.

Ansor Orang menambahkan, perlu diberikan pemahaman baik kepada orang tua agar tidak hanya mau mengikuti kemauan anaknya memilih sekolah. Selain itu, untuk kedepannya perlu mengundang BMPS untuk mengikuti rapat-rapat bersama Dinas P dan K NTT. (cr20)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS

 

Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved