Diskusi Masalah Pendidikan, BMPS NTT Hadirkan Pimpinan Komisi V DPRD NTT 

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Badan Musyawarah Sekolah Swasta (BMPS) NTT melaksanakan kegiatan bersama dengan  Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, H. Mohammad Ansor dengan para Ketua Yayasan, kepala sekolah dan guru swasta yang ada di Kota Kupang, kegiatan tersebut dilaksanakan di Celebes Resto dan Cafe, Jalan Perintis Kemerdekaan 1 No. 1A, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Sabtu, 15 April 2023.

Kegiatan diawali makan siang, dilanjutkan dengan pemaparan dari Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, H. Mohammad Ansor. 

Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab diantara para peserta dan anggota DPRD dari Partai Golkar ini.

Baca juga: BMPS NTT Prihatin Dengar Jeritan Nasib Sekolah Swasta, Pemerintah Dinilai Langgar Juknis PPDB

Setelah kegiatan tersebut, H. Mohammad Ansor menyampaikan bahwa maksud dilakukannya kegiatan ini adalah menyerap aspirasi dari para Ketua Yayasan, guru dan kepala sekolah swasta terkait masalah yang mereka hadapi sebagai pendidik maupun pengurus sekolah swasta.

“Hari ini saya melakukan reses sebagai aggota DPRD Provinsi, reses kali ini saya buat khusus dengan Pengurus BMPS, dengan pimpinan Yayasan, kepala sekolah  dan guru SMA/SMK swasta yang ada di Kota Kupang, yang kami diskusikan berbagai hal, mulai dari Tambahan Penghasilan (Tamsil) yang mereka sudah usulkan namun belum direalisasikan, berikutnyaa antisipasi terkait peserta didik baru yang dilakukan untuk sekolah swasta dengan sistem zona, masalah PPPK, yang terakhir usulan Dana Alokasi Khusus (DAK),” ujarnya.

Baca juga: Pengurus BMPS NTT Bersepakat Memperjuangkan Nasib Sekolah Swasta di NTT

Ketua Umum BMPS Provinsi NTT Winston Rondo mengatakan bahwa BMPS NTT sangat bersyukur karena Wakil Ketua Komisi V dalam reses kali ini, mengajak untuk berdiskusi bersama, Ketua Yayasan, Kepala Sekolah dan para guru swasta se-Kota Kupang.

“Pak Ansor memberi diri untuk mendengar semua keluhan dan solusi serta terobosannya seperti apa, hari ini ada 140 orang yang hadir, berbagai macam keluhan disampaikan namun intinya ada empat hal, yang pertama meminta penerimaan peserta didik baru harus adil, ada 160 guru swasta di Kota Kupang yang belum mendapatkan Tamsil dan itu akan diperjuangkan, yang ketiga perbaikan infanstruktur sekolah melalui DAK, terakhir pelatihan kompetensi bagi para Guru,” pungkasnya.

Salah satu perwakilan guru dari SMK Swastisari Kupang, Yohana Emilia Will berharap apa yang disampaikan oleh peserta yang hadir dari berbagai sekolah swasta, bisa ditindaklanjuti oleh Komisi V DPRD Provinsi NTT.

“Kegiatan ini bagus untuk Langkah-langkah kedepan, untuk sekolah swasta , supaya sekolah swasta bisa bersaing dengan sekolah negeri, sehingga kami berharap perhatian dari pemerintah dan DPRD  Provinsi NTT , apa yang disampaikan tadi bisa secepatnya ditindaklanjuti,” harapnya. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS