Penjabat Bupati Lembata Ungkap Tiga Strategi Atasi Kemiskinan Ekstrem

Namun, pada tahun 2022, persentase ini menurun menjadi 7,98 persen atau sekitar 12.010 jiwa.

Dari data tersebut, Matheos Tan melihat bahwa persoalan kemiskinan di Lembata merupakan masalah yang memiliki banyak dimensi. 

Tidak hanya terkait dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan kegagalan pemenuhan hak dasar rakyat terhadap kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, lapangan kerja, rasa aman, dan partisipasi.

Karena itu, Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) tahun 2023-2026 menjadi sangat penting dan strategis dalam upaya mengatasi masalah ini.

"Dokumen RPKD akan menjadi panduan dan pegangan bagi pemerintah serta semua pihak terkait dalam menciptakan kolaborasi, keterpaduan, dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim," tegasnya.

Pendekatan yang akan digunakan dalam dokumen ini adalah pendekatan multi sektor dan terintegrasi, dengan tujuan agar program yang dilakukan tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi kemiskinan.

Matheos Tan pun berharap, melalui implementasi RPKD yang kokoh dan berkelanjutan, Lembata dapat mengurangi angka kemiskinan dengan signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran aktif semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta semua stakeholder dan masyarakat, dalam mendukung dan melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan.

Seminar Akhir Penyusunan Dokumen RPKD ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari DPRD Lembata, pemerintah daerah, pemerintah desa, organisasi masyarakat, akademisi, serta elemen masyarakat lainnya.

Diharapkan, dengan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara semua pihak, upaya penanggulangan kemiskinan di Lembata akan semakin efektif dan memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS