Pemda Belu Anggarkan Rp 38 Miliar Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, menganggarkan Rp 38 miliar untuk pemilihan kepada daerah (pilkada) yang dilakukan serentak pada tahun 2024 mendatang. 

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Belu, Johanes A. Prihatin kepada POS-KUPANG.COM, Rabu 7 Juni 2023 diruang kerjanya. 

Menurut Sekda Johanes, dari total Rp 38 miliar tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pihak keamanan yakni TNI dan Polri. 

Baca juga: Kisah Siswa SD di Pinggiran Kota Atambua Belu, Andalkan Pelita Saat Belajar Malam Hari  

Ia merincikan, alokasi anggaran untuk KPUD sebesar Rp 20,5 miliar, Bawaslu Rp Rp 9,5 miliar, Polri Rp 7 Miliar dan TNI Rp 1 miliar. 

"Dari total Rp 38 miliar ini yang sudah kita alokasikan anggarkan sebesar Rp 10 miliar di Tahun 2023 dan itu sudah dibahas bersama DPRD. Sementara sisanya Rp 28 miliar baru dianggarkan pada tahun 2024," jelasnya. 

Terkait anggaran untuk pilkada 2024 tersebut, katanya, bersumber dari dana APBD Kabupaten Belu dan pemda juga sudah mengirimkan laporan kesiapan pendanaan kegiatan pilkada tahun 2024 kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah. 

Baca juga: NTT Memilih,16 Parpol Resmi Daftar KPU Belu Harap Tetap Proaktif Selama Proses Verifikasi

"Kita sudah menyampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagai tindak lanjut surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.9.1/2932/Keuda tanggal 15 Februari 2023 perihal penyampaian laporan perkembangan kesiapan pendanaan kegiatan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024," katanya. 

Ia juga menyampaikan bahwa anggaran untuk pemilu 2024 tersebut sedikit mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. 

Selain itu, terkait teknisnya lainnya ada beberapa pembiayaan yang kita sering dengan Provinsi NTT. 

"Beberapa waktu lalu kita seluruh sekretaris daerah di NTT sudah membahas bersama Gubernur dalam hal ini Sekda NTT, untuk membahas beberapa komponen pembiayaan yang akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi dan beberapa komponen yang akan dibiayai oleh pemda," pungkasnya. (Cr23) 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS