KPU Lembata Sebut Difabel Juga Punya Hak Pilih

“Ini yang sering kita temukan kekacauan di tengah masyarakat. Seharusnya saat pindah domisili maka data dari desa asal ditarik dulu baru daftarkan di desa yang baru. Tapi, kita di Lembata, banyak yang pindah saja lalu ubah KTP-nya tanpa menarik data di aplikasi SIAK dari desa awal. Sehingga data yang keluar dia masih tercatat di desa asal. Sementara KK atau KTP-nya sudah tercatat di desa baru,” ujar Payong Pati.

Ditemukan pula pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena anggota TNI sebanyak 34, dan anggota Polri sebanyak 13 orang. “Untuk NIK dan KK yang invalid sudah kita bersihkan. Sehingga untuk invalid dan anomali NIK, KK dan tahun lahir untuk Lembata sudah nihil,” jelasnya.

Yang tersisa, kata dia, data pemilih yang ganda beda propinsi dan ganda beda kabupaten. “Ini umumnya karena mereka sudah tercatat sebagai penduduk di propinsi lain, tapi ketika kembali ke Lembata, mereka bikin ulang KK dan KTP baru tanpa menarik data dari propinsi atau kabupaten awal,” papar Payong Pati.

Sementara itu, Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang dikeluarkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, tercatat pemilih di Kabupaten Lembata sebanyak 104.623, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 49.176 pemilih dan perempuan sebanyak 55.447 pemilih. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang direncanakan sebanyak 415 TP. “Jumlah ini dengan tidak menggabungkan wilayah desa ataupun kelurahan,” jelas Payong Pati. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS