PM Papua Nugini Diminta Jadi Negosiator Kasus Pilot Susi Air, Begini Kata Pimpinan KKB Papua

POS-KUPANG.COM - Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape diminta TPNPB-OPM (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka ) menjadi negosiator dalam kasus penyanderaan pilot Susi Air, Phillips Mark Merthens.

Permintaan jadi negosiator itu disampaikan Pimpinan OPM, Jeffrey Bomanak, menyusul belum dibebaskannya pilot Susi Air sejak ditawan pada Selasa 7 Februari 2023 lalu.

Jeffrey Bomanak mengatakan itu setelah dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 27 Mei 2023, ia menyebutkan akan ada pemindahan ke tempat yang aman terhadap pilot Susi Air yang hingga kini masih disandera KKB Papua. Lokasi yang aman dimaksud, adalah wilayah Papua Nugini.

Dikatakannya, jika Perdana Menteri Papua Nugini James Marape tidak bisa membantu pemindahan Phillips Mark Merthens ke Papua Nugini, maka Jeffrey Bomanak akan meminta politisi PNG lainnya untuk melakukan hal ini.

Hal itu akan dilakukan, lanjut dia, lantaran James Marape maupun Jeffrey Bomanak adalah sama-sama sebagai orang Melanesia.

“Kami akan sangat nyaman dengan (anggota parlemen) Belden Namah, Lhuter Wengge, Gary Juffa, atau Powes Parkop. Kami mempercayai mereka.”

Baca juga: Kepala Suku Kumoro Angkat Bicara Terkait KKB Papua: Kami Semua Mau Hidup Aman dan Damai

Untuk diketahui, permintaan itu mengemuka setelah pada bulan Februari 2023, pemerintah PNG berhasil menyelesaikan krisis sandera dengan menegosiasikan pembebasan tiga tawanan, termasuk seorang profesor Selandia Baru yang tinggal di Australia.

Ini adalah salah satu dari tiga poin yang dikutip dalam pernyataan OPM yang diperlukan untuk “mengakhiri krisis sandera secara damai”.

“Namun, lebih banyak keajaiban akan diperlukan bagi Indonesia untuk menghentikan genosida rakyat saya, penghancuran tanah dan rumah kami, dan penjarahan sumber daya alam kami yang spektakuler,” tambah Jeffrey Bomanak.

TPNPB-OPM Ajukan Dua Syarat.

KKB Papua hingga kini terus menuding militer Indonesia telah melakukan serangkaian pengeboman udara, darat dan pertempuran untuk memberantas KKB Papua.

Untuk menghentikan aklsi tersebut, OPM memberikan dua syarat sebagai resolusi damai dalam menuntaskan semua masalah yang terjadi di Papua.

"Pemerintah Indonesia harus membuka diri dan berbicara dengan OPM sebagai badan politik resmi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)," ujar Jeffrey Bomanak.

Dia juga meminta harus dihentikan pengeboman udara dan darat serta operasi tempur, plus tarik semua pasukan pertahanan dan keamanan Indonesia dari semua wilayah konflik.

Dikatakannya, “jika pemerintah Indonesia tetap melakukan operasi militer dan pemerintah Selandia Baru tidak melakukan langkah-langkah persuasif, maka OPM tidak akan dimintai pertanggungjawaban jika terjadi sesuatu yang menimpa nyawa Kapten pilot Phillips Merthens akibat pertempuran udara dan darat yang terus berlangsung oleh pasukan pertahanan Indonesia.”