Opini Frans X Skera: Catatan Kritis Batalnya Piala Dunia U-20

POS-KUPANG.COM - Kita sepakat mendukung Presiden Joko Widodo yang mengajak bangsa ini untuk menatap masa depan dan melupakan kekecewaan serta kemarahan akibat batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Kita memang harus move on, tetapi noda noda hitam yang melumuri gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah adalah sejarah kelam sepak bola kita, yang tak boleh dilupakan.

Belajar dari sejarah adalah satu keniscayaan agar di masa yang akan datang kita tidak terantuk lagi pada batu yang sama. Sehubungan dengan itu perlu dicermati beberapa catatan penting sebagai modal menghadapi masa depan.

Catatan pertama bermula dari alasan FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah. FIFA mengatakan ”karena situasi saat ini (due to the current situation), sebagai alasan keputusannya dan situasi saat ini yang viral dan nyata adalah penolakan Gubernur Bali untuk melakukan undian pila dunia dan menolak kehadiran timnas Israel di Bali.

Disusul kemudian dengan pernyataan tegas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga menolak kehadiran timnas Israel di Jawa Tengah.

Baca juga: Piala Dunia U20, Presiden FIFA dan Erick Thohir Bahas Masa Depan Sepak bola Indonesia di Paris

Keduanya beralasan melaksanakan kebijakan PDIP yang mengamankan ucapan Bung Karno tahun 1962 yang berbunyi “selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada orang orang Palestina, maka selama itu Bangsa Indonesia menentang penjajajahan Israel”.

Hal inipun dikaitkan dengan mengamankan dan melaksanakan konstitusi kita. Sorotan kritis sehubungan dengan hal ini menyangkut status Gubernur sebagai “bawahan” Presiden, wakil Pemerintah Pusat di Daerah, dan loyalitas terhadap atasan serta ketaatan melaksanakan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Budiman Tanuredjo dalam catatan hukum dan politik,Kompas Sabtu 1-4-2023, mempertanyakan “apakah ada sosok yang lebih berkuasa dari pada Presiden?”. Jelas dan tegas Presiden Jokowi sudah menyatakan kesiapannya menyelenggarakan Piala Dunia U-20 dan menjamin keamanan.

Presiden menegaskan bahwa partisipasi Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri Indonesia terhadap Israel, karena dukungan kita kepada Palestina kokoh dan kuat.(ref. Kompas, Senin 3-4-2023).

Kalau Presiden sudah memutuskan, maka yang harus dilakukan oleh pembantu dan bawahannya adalah taat, setia dan siap melaksanakan.

Jadi ditinjau dari segi etika berpemerintahan, Gubernur Bali dan Jateng dinilai membangkang, tidak taat dan tidak setia pada atasannya.

Baca juga: Hubungan Jokowi PDIP Renggang Gara-gara Piala Dunia U-20 Batal

Mereka mengeluarkan pendapat yang dampaknya begitu destruktif tanpa konsultasi dan seizin Presiden. Keduanya bersikap dan bertindak seolah olah mereka adalah Presiden, sehingga benarlah sentilan Budiman Tanuredjo di atas.

Mestinya mereka ditegur keras oleh Presiden dan malu sebab lebih mementingkan Partai dai pada Negara dan Bangsa. Urusan penyeleggaraan piala dunia adalah tanggung jawab Presiden bukan bawahan dan partai politik.

Selanjutnya dengan menolak timnas Israel yang berbuntut pada pembatalan piala dunia, kedua Gubernur tersebut juga bisa dituding melanggar pasal 67 huruf f Undang Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena tidak melaksanakan Program Strategis Nasional.

Gubernur Bali dan Jateng seharusnya berpegang teguh pada prinsip “kesetiaan pada partai berakhir, tatkala kesetiaan pada Negara dimulai” (loyalty to your party ends, when loyalty to your country begins).