Opini Frans X Skera: Catatan Kritis Batalnya Piala Dunia U-20

Begitu dilantik menjadi Gubernur,harusnya setia dan taat pada tugas pokok dan fungsi, serta pada Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan.

Namun sayang, mengapa dalam urusan sepak bola dunia yang pasti membawa keuntungan, kebanggaan dan kegembiraan bagi bangsa dan Negara, kedua Gubernur ini justru tidak setia dan taat pada presiden?

Baca juga: PSSI Lobi FIFA Lagi, Indonesia Berpeluang Tuan Rumah Piala Dunia U-17

Teringat penulis pada istilah “Petugas Partai” yang dicetuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Memang I Wayan Koster dan Ganjar Pranowo adalah petugas PDIP, mereka bisa menjadi Gubernur karena “kata putus/persetujuan “ ketum PDIP, sebab itu wajib hukumnya setia dan taat padanya.

Kekuasaan,kehormatan, kenikmatan dan kemasyuran yang diperoleh karena jabatan Gubernur,harus dibayar dengan kesetiaan pada ketum partai,meski pada saat yang sama harus mengorbankan Presiden.

Bagi Ganjar Pranowo kesetiaan dan ketaatan pada perintah partai untuk mengamankan ajaran Bung Karno dengan menolak timnas Israel,adalah “peluang emas” yang harus diambil.

Dengan lantang membela Bung Karno, siapa tahu putrinya pemilik PDIP ,bisa luluh,tergerak hatinya dan segera mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP 2024.

Ini harapan ideal, namun kalau nanti popularitas Ganjar merosot gara-gara anak-anak muda dan pecinta sepak bola marah/kecewa dan meninggalkan Ganjar dan PDIP, itulah risiko loyalitas ganda.

Presiden Jokowi, di mata ketua PDIP juga adalah petugas partai, maka kalau partai mengambil kebijakan,tentu diharapkan agar Presiden taat dan mengikuti garis partai.

Baca juga: Shin Tae Yong Sering Melamun, Pemain Timnas Kesal, Imbas Batalnya Piala Dunia U-20 di Indonesia

Di titik inilah rakyat dan bangsa harusnya geram dan marah karena Presiden adalah Kepala Negara dan Pemerintahan yang harus dihormati dan justru PDIP sebagai partai pengusung harus berdiri paling depan menghormati dan taat pada keputusan yang telah diambil, bukannya membangkang dan bersebrangan.

Saat membela Palestina rujukannya adalah konstitusi, tetapi tatkala membangkang dan bersebrangan dengan Presiden malah lupa pasal 4 dan penjelasan umum romawi empat uud 1945.

Sehubungan dengan penolakan timnas Israel oleh PDIP, sementara elitnya berkilah bahwa hal itu murni karena konstitusi dan pengamanan ajaran Bung Karno, bukan karena motif politik demi meraih dukungan umat Islam dalam pemilu/pilpres 2024.

Bagi mereka yang sadar politik,hal ini sulit dipercaya karena ketidak-konsistenan PDIP. Sudah pernah ada atlet panjat tebing,dan balap sepeda Israel yang bertanding di Indonesia, mengapa PDIP diam seribu bahasa?

Hal yang paling mencolok tatkala pertemuan Inter Parliamentary Union di Bali yang dihadiri oleh parlemen Israel dengan benderanya berkibar dan dihadiri oleh Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, mengapa tidak lantang menolak kehadiran parlemen Israel dan meninggalkan rapat sebab haram hukumnya bertemu dan berbicara dengan orang Israel.

Begitu juga kemana perginya I Wayan Koster,Gubernur Bali sehingga tidak menggerakkan masa untuk menolak kehadiran Parlemen Israel? PDIP dan kedua petugas patrainya telah menabur angin, semoga bukan badai yang dituai nanti.

Catatan kedua menyangkut takaran kerugian ekonomi akibat batalnya Piala Dunia U-20. Sudah tiga tahun Pemerintah dan PSSI melakukan persiapan, sebut saja PSSI telah mengeluarkan begitu banyak biaya untuk membayar pelatih mahal, pemusatan latihan dan uji tanding di Spanyol,Turki, dan Korea serta di dalam negeri dan perbaikan stadion serta fasilitas pertandingan.

Baca juga: Jelang Piala Dunia U20, Presiden Jokowi : Timnas U20 Tidak Terus Larut Dalam Kekecewaan