Pemprov NTT Segera Terapkan Zona Integritas Taat PKB di Pelabuhan Laut

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Edi Hayong

POS-KUPANG.COM- KUPANG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan membangun kerja sama dengan PT Pelni dan ASDP Cabang Kupang.

Kerjasama ini untuk menerapkan zona integritas taat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di setiap pelabuhan laut yang ada di wilayah NTT.

Hal ini, disampaikan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah atau Bapenda NTT, Alexon Lumba SH M.Hum pada Selasa 21 Maret 2023.

Turut mendampingi Kepala Bapenda NTT yakni Sekretaris Bapenda Drs. Flory Napal MM Kabid Aset Dua, Dominikus Dore Payong, MA dan Kepala UPT.Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Oktavianus Mare,SS.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham NTT Buka Kegiatan Workshop SPIP dan Pembangunan Zona Integritas 

Menurut Alexon Lumba, kerja sama dimaksudkan agar semua mobilitas kendaraan dari dan ke antar pulau dalam wilayah Nusa Tenggara Timur dan luar wilayah, wajib menunjukan dokumen kendaraan dengan pajak kendaraan yang masih aktif atau berlaku. 

Penerapan  zona integritas sadar pajak kendaraan bermotor, di wilayah Provinsi NTT, demi mewujudkan program  NTT Bangkit, NTT Sejahtera.

Alex Lumba, menambahkan bahwa selain membangun kerjasama dengan PT ASDP dan Pelni, dalam waktu dekat timnya akan mendatangi PT Pertamina Cabang Kupang.

Baca juga: Hasil Raihan Pendapatan Daerah NTT Tahun 2022 Capai 73 Persen dari Target

Maksudnya  untuk menambahkan satu item pada aplikasi My Pertamina salah satunya adalah pajak kendaraan, sehingga para pemilik kendaraan taat dalam menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak dan juga sebagai upaya meminimalisir masyarakat dalam pembelian kendaraan plat luar NTT.

"Kita mengharapkan dengan semakin banyak masyarakat pemilik kendaraan bermotor sadar dan taat pajak, akan semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT, yang bersumber untuk percepatan kegiatan pembangunan, kesejahteraan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur," pungkasnya. (yon)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS