Kakanwil Kemenkumham NTT Buka Kegiatan Workshop SPIP dan Pembangunan Zona Integritas 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Else Nago

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone membuka Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP dan Pembangunan Zona Integritas  atau ZI di Ballroom Hotel Neo Kupang, Minggu 26 Februari 2023.

Dalam sambutannya, Marciana mengatakan bahwa SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

“Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi,” ujarnya.

Baca juga: Dandim 1622/Alor Ziarah Ke Taman Makam Pahlawan Galua Maliau

Menurut Marciana, SPIP merupakan pondasi dalam peningkatan pelayanan publik, yang diselenggarakan dalam upaya mencegah adanya penyimpangan atas pengelolaan keuangan negara. 

Ruang gerak dan kesempatan melakukan tindak pidana korupsi dan penyimpangan, dapat diperkecil jika semua aparatur pemerintahan membangun lingkungan pengendalian yang andal sebagaimana yang diatur dalam SPIP.

Selain itu, juga membangun kegiatan pengendalian dari kajian penilaian risiko yang baik dan mumpuni. 

Hal ini dikatakan sejalan dengan tujuan utama Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Seluruh jajaran, baik di Kanwil maupun UPT, juga diharapkan terus berupaya mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang Semakin PASTI dan BerAKHLAK. 

“Ini merupakan bentuk komitmen kita untuk mewujudkan good governance dan clean government dengan terus melakukan peningkatan kinerja. Dimana salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan publik yang baik,” jelasnya.

Baca juga: Pertama dalam Sejarah, Kejari Alor Tuntut Hukuman Mati Bagi Mantan Vikaris SAS

Pada kesempatan ini, Marciana juga mengingatkan seluruh Kepala UPT berkaitan dengan realisasi anggaran dan inventarisasi aset.

Setiap UPT atau Satuan Kerja utamanya diminta menjaga konsistensi antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan Realisasi anggaran, dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran masing-masing belanja.

Kemudian melakukan inventarisasi terhadap Aset berupa Tanah yang Bersertifikat Belum Sesuai Ketentuan (BBSK) dan segera menindaklanjuti melalui koordinasi dengan BPN Kabupaten masing-masing.

Pembukaan workshop juga diisi dengan penyerahan penghargaan di bidang kehumasan dan Nilai IKPA 100.

Penghargaan di bidang kehumasan, masing-masing diberikan kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo sebagai Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Media Sosial Terbaik Tahun 2022.