Anggaran Belanja K/L Terblokir Sementara di NTT Turun Rp 2,71 Miliar Per Februari 2023

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Anggaran belanja K/L yang terblokir Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menurun sebesar Rp 2,71 miliar per Februari 2023.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT/ DJPb NTT, Catur Ariyanto Widodo menjelaskan, Automatic Adjustment (AA) merupakan mekanisme pencadangan belanja kementerian/lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada pagu belanja K/L tahun anggaran 2023. Pemblokiran dilakukan pada anggaran yang belum prioritas dilaksanakan pada awal tahun.

"Jadi sekali lagi, kami sampaikan bahwa Automatic Adjusment merupakan pencadangan belanja yang diblokir sementara sesuai dengan prioritas kementerian negara lembaga. Jadi kalau prioritasnya belum dilaksanakan pada awal tahun maka akan dicadangkan sementara dan seiring berjalannya waktu, nanti akan dibuka blokirnya,"jelas Catur dalam Konferensi Pers APBN Kita Provinsi NTT di Gedung Keuangan Negara Provinsi NTT pada Senin, 20 Maret 2023.

AA ini pun berlaku hanya untuk Pemerintah Pusat yang ada di kementerian negara lembaga sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran Pemda.

Baca juga: Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT: Perlu Diversifikasi Sektor dalam Mendorong Potensi Unggulan di NTT 

Adapun tujuan AA adalah untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik, sehingga APBN mampu menahan berbagai gejolak tersebut. 

Sampai dengan Februari 2023 total dana yang termasuk dalam AA sebesar Rp 493,64 miliar mengalami penurunan dibandingkan bulan Januari 2023 yang mencapai Rp 496,35 millar. Menurun sekitar Rp 2,7 miliar. Hal ini seiring dengan K/L mulai membuka blokir sementara tersebut.

Ditegaskannya,  AA bukan merupakan pemotongan anggaran. Hanya merupakan strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik.

Mekanismenya K/L mengusulkan sendiri kegiatan/anggaran yang akan diblokir sesuai besaran AA yang telah ditetapkan di masing-masing K/L.

Fungsi Automatic Adjustment membuat kementerian/lembaga masing-masing memiliki ketahanan apabila terpaksa harus membuat perubahan sebagai upaya melatih agar Kementerian/lembaga dapat memilih prioritas kegiatan yang dibelanjakan terlebih dahulu. 

Baca juga: U-finE DJPb NTT Bantu UMKM Akses Pembiayaan KUR dan UMi Selenggarakan Market Day

Ketentuan dalam kebijakan AA TA 2023 yaitu bersumber dari Rupiah Murni (RM). Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan AA adalah belanja pegawai yang dapat diefisienkan belanja barang yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda, diutamakan belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting (rapat), dan belanja operasional/non operasional lainnya, belanja modal yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda dan bantuan sosial yang tidak permanen.

Automatic Adjustment (AA) dikecualikan untuk belanja terkait Bantuan Sosial yang permanen, meliputi  Penerima Bantuan luran (PBI) jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Sembako,belanja terkait pentahapan Pemilu, belanja terkait IKN dan belanja untuk pembayaran kontrak jamak dan belania untuk pembayaran ketersediaan layanan. (dhe)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS