Anggota DPRD NTT Minta Dinas Pendidikan Sanksi Berat Sekolah yang Manipulasi Dapodik

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, menegaskan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi tegas kepada sekolah tingkat SMA/SMK yang terbukti melakukan manipulasi data dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

"Dinas harus lakukan evaluasi, dan apabila temukan sekolah yang melakukan itu harus diberikan sanksi berat," kata Winston kepada POS-KUPANG.COM, Minggu (28/9/2025).

Menurutnya, praktik manipulasi data dapodik merupakan hal yang lazim terjadi di sekolah, terutama dilakukan oleh kepala sekolah dan operator.

Biasanya hal ini dilakukan agar sekolah memperoleh akreditasi yang lebih baik, meski kenyataannya sarana dan prasarana belum memadai.

"Supaya mengejar akreditasi sekolah agar semakin lebih baik mereka berbohong. Tidak punya laboratorium mereka isi dalam dapodik ada, atau sarana prasarana lain mereka isi sudah lengkap," ujarnya.

Baca juga: Komisi V DPRD NTT Soroti Rendahnya Kualitas Pendidikan Meski Anggaran Besar

Winston menilai, kondisi tersebut berdampak serius bagi keberlangsungan sekolah, sebab saat akreditasi naik, sekolah justru kebingungan karena fasilitas yang dilaporkan belum terpenuhi.

Ia menambahkan, dapodik merupakan acuan utama pemerintah pusat maupun provinsi dalam menyalurkan bantuan ke sekolah-sekolah. Jika data dimanipulasi atau tidak diperbarui, maka sekolah bisa kehilangan akses bantuan penting.

"Terdapat dua kesalahan yang biasanya dilakukan sekolah, pertama mereka membuat data secara berlebihan, atau mereka tidak mengupdate dapodiknya. Akibatnya, bantuan-bantuan penting akhirnya tidak dapat," tegasnya.

Winston berharap, selain diberi sanksi, sekolah yang melakukan manipulasi juga harus segera diperbaiki agar ke depan tidak lagi melakukan praktik serupa. (rey)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS