Wawancara Eksklusif

Wawancara Eksklusif Menkop UKM Teten Masduki: Modal Usaha Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan bahwa pihaknya diberikan tugas untuk memberikan kompensasi kepada para korban.

Editor: Alfons Nedabang
TRIBUNNEWS.COM
Wawancara Eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Kantor Tribun Network, Rabu 1 Maret 2023. 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia memberikan atensi terhadap para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi di masa lalu.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan bahwa pihaknya diberikan tugas untuk memberikan kompensasi kepada para korban.

"Yang kita pikirkan kan bagaimana kompensasi bagi para korban ini apakah nanti misalnya diberikan modal usaha, atau diberikan kompensasi untuk korban ini bisa membangun ekonominya," ucap Teten Masduki di kantor Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu 1 Maret 2023.

Menurutnya, pembahasan modal usaha sudah dibicarakan di rapat kabinet yang diketuai oleh Menkopolhukam Mahfud MD.
"Kemudian Pak Presiden minta ini jangan dimasukkan dalam program dan anggaran reguler tetapi harus spesial ekonomi nasional seperti penanganan Covid-19," imbuh Teten Masduki.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini berharap pondasi kebijakan untuk penanganan Korban Pelanggaran HAM berat ini harus segera tuntas.

Dia berharap ada kebijakan yang kemudian bisa mengikat untuk pemerintah yang akan datang artinya kebijakannya ada dan anggarannya disediakan.

Simak wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki:

Beberapa waktu lalu Komnas HAM menyatakan ingin menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengurus para korban pelanggaran HAM berat di masa lalu, bisa cerita mengenai ide ini Kang Teten?

Iya ini betul kami sudah ada interaksi dengan Komnas HAM dan memang proses penanganan korban pelanggaran HAM berat yang di mana sudah sulitlah kalau itu kita selesaikan lewat ranah hukum.

Dan ini memang pasca Pak Jokowi menyatakan permintaan maaf kepada para Korban Pelanggaran HAM berat di masa lalu dan sampai saat ini kasusnya belum bisa diselesaikan baik secara yudisial maupun non yudisial.

Yang kita pikirkan kan bagaimana kompensasi bagi para korban ini apakah nanti misalnya diberikan modal usaha, atau diberikan kompensasi untuk korban ini bisa membangun ekonominya.

Ini sudah dibicarakan di rapat kabinet dengan ketuanya Pak Mahfud (Menkopolhukam), kemudian Pak Presiden minta ini jangan dimasukkan dalam program dan anggaran reguler tetapi harus spesial ekonomi nasional seperti penanganan Covid-19.

Hanya saja anggaran ini belum clear karena harus ada proses dialog serta verifikasi agar tidak jatuh kepada orang yang bukan berhak semestinya yang menjadi verifikatornya Komnas HAM.

Selain pemerintah menyatakan permintaan maaf tetapi kasusnya mesti dituntaskan git, jangan sampai kita dibebani kasus-kasus masa lalu sehingga kita tidak bisa move on dengan masalah-masalah baru yang justru kita lebih urgen untuk address.
Tentunya kita semua tidak ingin terus diganduli masa lalu sehingga harus ada cut-off dengan duduk sama-sama mencari solusi bersama dan disepakati supaya ini nggak terus-terusan.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved