Akses Layanan Hukum Gratis Bagi Masyarakat NTT, Kanwil Kemenkumham Gelar Dialog Interaktif

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Elisabeth Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Untuk mewujudkan hadirnya Negara yang memberikan akses keadilan, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTT(Kemenkumham NTT) menggelar Dialog Interaktif tentang Akses Layanan Hukum Gratis Bagi Masyarakat NTT di Radio Republik Indonesia (RRI), Rabu 1 Maret 2023.

Dialog tersebut menghadirkan tiga narasumber yakni Kepala Bidang Hukum Yunus Bureni, Ketua LBH Surya Provinsi NTT E. Nita Juwita dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Undana Simplexius Asa. 

Dikatakan bahwa kegiatan dialog interaktif ini sebagai upaya untuk menyebarluaskan informasi pemberian layanan hukum bagi masyarakat miskin dan juga berhadapan dengan permasalahan hukum. Dalam hal ini, Kanwil Kemenkumham NTT berkolaborasi bersama LBH Surya dan Universitas Nusa Cendana untuk menyebarkan Informasi Layanan Hukum Gratis Bagi Masyarakat NTT.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham NTT Buka Kegiatan Workshop SPIP dan Pembangunan Zona Integritas 

Dalam kesempatan ini, Kepala Bidang Hukum, Yunus Bureni menyampaikan bahwa sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dikatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

"Undang-undang tersebut juga mengatur bagaimana intervensi negara untuk membiayai agar akses bantuan hukum itu bisa didapatkan masyarakat miskin," katanya.

Selain itu, sambung Yunus, ideologi Pancasila pada sila ke-2 yang mengamanatkan berkaitan dengan kemanusiaan menjadi landasan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara gratis merupakan pemenuhan terhadap HAM.

Baca juga: Dorong Kabupaten Peduli HAM, Kakanwil Kemenkumham NTT Pimpin Rapat Pengumpulan Data

"Adapun penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud terdiri dari hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan," jelasnya.

Lebih lanjut Yunus menyebutkan terdapat 15 Lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi sebagai pemberi bantuan hukum pada periode 2022 sampai dengan 2024.

"Selama pelaksanaan pemberian hukum bagi masyarakat miskin wajib mengikuti tata cara yang tertuang pada Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum," ujarnya.

Yunus menambahkan, Kantor Wilayah Kemenkumham NTT sebagai pengawas dalam penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian Bantuan Hukum mempunyai peran untuk memastikan penerapan standar layanan bantuan hukum sesuai Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021.

"Apabila selama pelaksanaan bantuan hukum ditemukan adanya ketidaksesuaian sesuai standar bantuan hukum, nantinya LBH yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi baik tingkat ringan, sedang, atau berat. Hal ini juga dapat dikenakan pencopotan status LBH sehingga dapat dikenakan blacklist," terangnya.

Pemberian bantuan hukum yang secara gratis, kata Yunus, akan menjadi perhatian bagi LBH dalam melaksanakan tugas sebagai pemberi bantuan hukum yakni menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

"Pemberian bankum tidak boleh memungut biaya kepada penerima bankum. Jika ditemukan pungutan maka Panitia Pengawas Daerah di tingkat wilayah akan menindaklanjuti tindakan tersebut,"tegas Yunus.

Baca juga: Kanwil Kemenkumham NTT Lakukan Verifikasi Data Lapangan di Pos Imigrasi Maritaing

Yunus pun mengharapkan adanya koordinasi dengan Panwasda dengan Pemerintah Daerah khususnya bagian hukum agar terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat berjalan dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Masyarakat dapat mendapatkan informasi detail terkait hukum dan HAM dengan mengunjungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT. Pelayanan yang tersedia pada Kanwil untuk menerima persoalan dengan pelayanan hukum dan HAM dapat melalui nomor Hallo Kumham 081337026291. Untuk layanan hukum dan HAM yang berbasis digital nantinya Kanwil Kemenkumham NTT akan meluncurkan layanan tersebut," tutupnya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana), Simplexius Asa mengatakan, bantuan hukum bagi kaum miskin merupakan bantuan hukum dalam memenuhi HAM yang dikenal dengan akses justice yakni akses untuk mendapatkan keadilan.

Baca juga: Berkunjung ke Maumere, Marciana Jone Apresiasi AKUSIKKA

"Wujud hadirnya negara dalam menyediakan fasilitas memadai untuk memenuhi HAM dalam rangka memberikan akses keadilan tersebut, perlu memberikan perhatian bagi sejumlah orang yang dianggap kurang mampu secara ekonomi dan struktural agar bisa mengakses keadilan," tuturnya.

Dikatakan Simplexius bahwa miskin secara struktural dapat dikatakan sebagai kurangnya akses untuk mendapatkan bantuan hukum (bankum) dikarenakan posisi/kedudukannya.

"Sebenarnya bantuan hukum bukan hanya kemiskinan secara ekonomis tetapi kemiskinan dalam artian struktural untuk mendapatkan akses terhadap keadilan,"ungkap Simplexius.

Simplexius menyebutkan, Sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, pelaksanaan bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi beberapa syarat.

Baca juga: Ini Ajakan Marciana Jone kepada Jajaran Kanwil Hukum dan HAM NTT

" syaratnya itu adalah harus berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang yang telah disebutkan tadi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program Bantuan Hukum," sebutnya

Selanjutnya, Ketua LBH Surya Provinsi NTT E. Nita Juwita menyampaikan bahwa bentuk komitmen dan integritas dari LBH Surya dapat dilihat dari status LBH Surya yang telah terakreditasi pada periode 2022 sampai dengan 2024.

"Jumlah advokat yang tergabung pada LBH Surya sebanyak 30 orang yang siap sedia di Kota Kupang dan beberapa advokat tersebar pada kabupaten di Provinsi NTT," sebutnya.

Lebih lanjut Juwita sampaikan, Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh LBH merupakan masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.

Baca juga: Marciana Jone Tanda Tangan Kerjasama Kontrak dengan 15 Organisasi Bantuan Hukum

"Semangat pemberian bantuan hukum menjadi bentuk pekerjaan yang mulia bagi para advokat yang berada pada LBH Surya. Kami siap membantu masyarakat, terkhususnya masyarakat miskin,"ucapnya.

Dikatakan Juwita, Kanwil Kemenkumham NTT telah menjalin koordinasi bersama 3 (tiga) kabupaten di NTT yang konsen memberikan bankum gratis dari APBD yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Flores Timur.

"Adapun Perda tentang pengalokasian anggaran bankum yang telah dihasilkan dari hasil harmonisasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan bersama Kanwil Kemenkumham nantinya dapat mendukung pembiayaan pembiayaan bantuan hukum yang menggunakan dana dari APBD," tutupnya. (*) 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS