Berita NTT

Anggaran Tidak Dipotong, Pemblokiran Anggaran untuk Pendisiplinan Kegiatan Prioritas K/L 

mekanismenya masing-masing kementerian lembaga mengusulkan sendiri kegiatan atau anggaran yang di-Automatic Adjusment

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/ASTI DHEMA
KONFERENSI PERS - Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT, Catur Ariyanto Widodo dalam Konferensi Pers APBN NTT, Kamis, (29/9). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Automatic Adjusment atau AA bukan merupakan pemotongan anggaran melainkan bertujuan untuk pendisiplinan kegiatan prioritas K/L.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberlakukan Automatic Adjusment (AA) sebagai pencadangan belanja yang nantinya untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan geopolitik pada 2023.

Automatic Adjustment (AA) merupakan mekanisme pencadangan belanja kementerian/lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada pagu belanja K/L tahun anggaran 2023.

Baca juga: Universitas Terbuka Menjadi Konektivitas Paling Mudah di NTT

Pemblokiran dilakukan pada anggaran yang belum prioritas dilaksanakan pada awal tahun.

AA bertujuan untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik, sehingga APBN mampu menahan berbagai gejolak tersebut.

Kemenkeu melalui Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan NTT atau Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT, Catur Ariyanto Widodo menerangkan AA bukan merupakan pemotongan anggaran melainkan sebuah strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik. 

Sederhananya, ketika kegiatan belum dilaksanakan pada awal tahun kemudian kementerian lembaga melihatnya secara prioritas belum perlu dilaksanakan, sehingga masuk dalam AA. 

Baca juga: NTT Memilih, Wakil Ketua DPP Golkar Bambang Soesatyo: Capres Ditentukan Sembilan Pimpinan Parpol 

Adapun mekanismenya K/L mengusulkan sendiri kegiatan/anggaran yang akan diblokir sesuai besaran AA yang telah ditetapkan di masing-masing K/L.

"Nanti seiring berjalannya waktu dan melihat kondisi global dan geopolitik maka anggaran tersebut bisa dicairkan. Ini bukan merupakan Pemotongan Anggaran tetapi upaya untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mekanismenya masing-masing kementerian lembaga mengusulkan sendiri kegiatan atau anggaran yang di-Automatic Adjusment," jelas Catur dalam Konferensi Pers APBN Kita Provinsi NTT di lantai 3 Gedung Keuangan Negara NTT pada Senin, 27 Februari 2023.

Ketentuan dalam kebijakan AA TA 2023 yaitu bersumber dari Rupiah Murni (RM), dengan kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan AA adalah Belanja pegawai yang dapat diefisienkan Belanja barang yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda diutamakan belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting (rapat) dan belanja operasional/non operasional lainnya.

Belanja modal yang dapat defisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda Bantuan sosial yang tidak permanen.

Automatic Adjustment (AA) berfungsi membuat K/L masing-masing memiliki ketahanan, apabila terpaksa harus membuat perubahan. Kemudian upaya melatih agar K/L dapat memilih prioritas kegiatan yang dibelanjakan terlebih dahulu.

Baca juga: Politani Kupang Teken MoU dengan Kejaksaan Tinggi NTT

"Kita Ingin mendisiplinkan Kementrian negara lembaga dalam hal agar memiliki ketahanan dalam melakukan perubahan-perubahan dan dapat memilih prioritas kegiatan yang dibelanjakan terlebih dahulu," harap Catur.

Terkait kebijakan ini juga, kegiatan yang diprioritaskan adalah kegiatan belanja pegawai yang dapat diefisienkan, belanja barang yang dapat diefisienkan seperti honorarium, perjalanan dinas, paket meeting atau belanja operasional non operasional lain dan belanja modal yang dapat diefisienkan adalah kegiatan yang tidak mendesak dan dapat ditunda.

Bantuan sosial yang sifatnya tidak permanen, ini juga dapat diprioritaskan dilakukan AA.

Sementara yang dikecualikan dari Automatic Adjustment (AA) adalah kegiatan Belanja terkait Bantuan Sosial yang permanen meliputi; Penerima Bantuan luran (PBI) jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako Belanja.

Kemudian Belanja terkait pentahapan Pemilu, Belanja terkait IKN, Belanja untuk pembayaran kontrak Jamak dan Belanja untuk pembayaran ketersediaan.(dhe)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved