Anggota DPRD: Dua Tahun Pimpin Timor Tengah Utara, Pembangunan Ekonomi Masih Compang-camping 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Yohanes Salem, S. T memberikan catatan kritis terhadap Bupati Timor Tengah Utara,Juandi David dan Wakil Bupati Eusabius Binsasi selama 2 tahun menduduki tampuk kekuasaan Kabupaten TTU.

Menurutnya, selama dua tahun memimpin Kabupaten Timor Tengah Utara, pembangunan ekonomi masyarakat masih terlihat compang-camping.

Hal  tersebut, kata Politisi Partai Demokrat ini, masih jauh dari ekspektasi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara.

Baca juga: Penyidik Kejari Timor Tengah Utara Geledah Rumah Ketua ARAKSI NTT

"Apakah dua tahun kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati harapan masyarakat  Biinmafo sudah terwujud.  Tentu jawabannya belum semuanya terjawab," tukas John.

Belum terwujudnya ekspektasi masyarakat ini tampak dari perputaran roda ekonomi daerah yang masih melamban pasca dilanda Pandemi Covid 19.

Baginya, sejauh ini belum ada upaya atau inovasi yang serius, konsisten dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam  mendongkrak kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pendapatan masyarakat. 

Roda ekonomi masyarakat, ucap John, masih dikendalikan oleh uang atau dana pemerintah dan belum ada sektor swasta yang bisa menjadi alternatif penggerak ekonomi masyarakat (masih minimnya investasi sektor swasta).

Oleh karena itu, apabila pemerintah terlambat membelanjakan dana pemerintah termasuk gaji ASN, maka akan berdampak langsung pada lajunya roda ekonomi masyarakat. 

Baca juga: Ketua BPD Desak Bupati Timor Tengah Utara Audit Pengelolaan Keuangan Dana Desa Banuan

Selain itu, secara khusus di bidang ketenagakerjaan, John menilai bahwa, belum tersedianya lapangan kerja baru untuk bisa menampung angkatan kerja yang ada.

Postur APBD TTU masih menyajikan data timpang antara pendapatan dan belanja. Ketergantungan daerah terhadap anggaran pusat masih cukup tinggi.

"Sudah saatnya pemerintah daerah bertransformasi untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah yang diwujudkan melalui peningkatan PAD dengan pemberdayaan sejumlah potensi daerah yang ada," ujarnya.

Dikatakan John, salah satu upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah mendorong peran serta BUMD.

Tahun 2023 pemerintah kabupaten TTU akan dihadapkan dengan sejumlah persoalan yang harus diurai antara lain potensi rawan pangan sebagai akibat dari gagal panen, dampak resesi ekonomi dunia serta implikasi dari penerapan PP 49 tahun 2018  tentang PPPK yang menimbulkan pemutusan kontrak kerja terhadap  sejumlah PTT/tenaga honorer. 

Dengan demikian, memasuki tahun ketiga kepemimpinan Bupati David dan wakil Bupati Esabius harus mampu memberikan optimisme bagi masyarakat tentang perubahan dan perbaikan kesejahteraan. 

Ia menjelaskan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Permendagri no.38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah yang menjadi instrumen pemerintah dalam menilai kinerja kepala daerah, IKKD diukur dan dinilai melalui 2 (dua) variabel, yakni; kinerja pemerintah daerah dan  kepemimpinan kepala daerah.

Baca juga: Kejari Timor Tengah Utara Tanda Tangan Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Timor 

"Tepat tanggal 26 Februari 2023 menjadi ulang tahun kedua bupati David dan Wakil Bupati Eusabius memimpin kabupaten TTU," bebernya.

Meskipun ada catatan kritis, John mengakui bahwa, ada torehan prestasi yang diraih antara lain mengantar Pemerintah Daerah TTU  meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan  APBD  TTU dan mampu mewujudkan mimpi masyarakat dari 24 eks kelurahan untuk bisa memperoleh kode administrasi pemerintahan desa Kementrian dalam Negeri  RI pada bulan September 202 setelah 7 tahun lebih menanti terealisasinya serta melakukan pengisian kembali jabatan Pratama yang kosong.

Hal positif lainnya adalah mereka mampu menunjukan kekompakan  dan kerjasama dalam dua tahun terakhir. 

Semoga dengan  langkah strategis yang sudah dimulai di awal tahun yakni mengisi semua jabatan pratama yang kosong menjadi daya ungkit perbaikan  kinerja pemerintah daerah ke depan. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS