Komisi II DPRD Lembata Minta Pemerintah Audit dan Mutasi Kepala ULP 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, RICKO WAWO

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Komisi II DPRD Kabupaten Lembata kembali mendesak Pemerintah Kabupaten Lembata untuk mengaudit sekaligus mengevaluasi Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Tidak hanya itu, Komisi II DPRD Lembata juga meminta Penjabat Bupati Lembata mengganti Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Lembata, Joni Purab.

“Kami rekomendasi audit, evaluasi dan kami usulkan Kepala ULP juga bila perlu diganti,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lembata, Piter Bala Wukak kepada wartawan di Kantor DPRD Lembata, Selasa, 17 Januari 2023. 

Baca juga: Curah Hujan Rendah, Tanaman Jagung Petani di Lembata Mulai Layu

Menurut PBW, alasan Komisi II mengeluarkan rekomendasi itu adalah karena Pokja ULP dan Kepala ULP dianggap bermain curang dengan meloloskan CV Mustika Budy yang diketahui tidak punya dukungan peralatan produksi campuran beraspal panas atau Asphalt Mixing Plant (AMP) di Lembata.

“Selain rekanan (CV Mustika Budy) dan PPK tapi Pokja ULP beserta Kepala ULP juga harus bertanggung jawab karena dari dari mereka CV Mustika Budy bisa menang tender padahal nyata-nyata tidak punya dukungan AMP di Lembata,” beber Sekretaris DPD II Partai Golkar Lembata ini.

Hal yang sama ditegaskan Paul Makarius Dolu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Lembata. Menurut dia, cikal bakal dari masalah PHK lima segmen jalan di Kota Lewoleba itu disebabkan oleh ulah Pokja ULP.

“Hulunya ada di Pokja ULP, ini yang sedang kami telusuri,” sebut Pau Dolu. 

Baca juga: Kasus Pengeroyokan ODGJ di Lembata Naik Status Penyidikan, Keluarga Korban Serahkan Barang Bukti

Politisi senior partai Gerindra Kabupaten Lembata ini bahkan menduga ada hal yang tidak beres di tubuh Pokja ULP Lembata. Bahkan dia sendiri menaruh curiga terhadap Tim Pokja dan Kepala ULP karena dianggap sudah bermain mata dengan kontraktor CV Mustika Budy.

“Jangan sampai ada main mata makanya Kepala ULP dan timnya meloloskan rekanan itu sementara nyatanya dia tidak punya dukungan AMP di Lembata. Bahayanya di situ,” tambah Paul.

Joni Purab, Kepala ULP Lembata mengaku mendukung agar Pokja ULP diaudit.

“Di saat Raker Komisi 2 Kamis yang lalu, saya sudah sampaikan dukungan saya bahwa Pokja yang melaksanakan tender 2 paket PEN ini siap untuk di audit,” sebut Joni Purab, saat dihubungi wartawan. 

“Untuk pergantian, teman-teman ini adalah anggota Pokja TA 2022 sehingga masa tugasnya sudah selesai,” sambung Joni Purab.

Dia juga sudah bersurat kepada dua Pokja untuk menghadiri rapat di bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Senin 16 Januari 2023 kemarin. Hasil rapat itu, sebut dia, dua Pokja bersepakat dan siap untuk di audit oleh APIP.

“Mereka hadir lengkap memenuhi undangan dan saya sampaikan hasil Raker dengan Komisi II. Pada rapat tersebut, Pokja 2 paket ini juga sudah nyatakan bahwa mereka siap untuk di audit APIP,” tambah Joni Purab.

Tidak hanya itu, ketika ditanya terkait usulan Komisi II DPRD Lembata agar dirinya diganti dari jabatan Kepala ULP, Joni Purab enggan memberi jawaban.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS