Pemkab Mabar Komit Turunkan Prevalensi Stunting Jadi 1 Digit

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat tetap berkomitmen untuk menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 1 digit di Tahun 2023.

Wakil Bupati (Wabup) Mabar dr Yulianus Weng  mengatakan, hasil pengukuran stunting di Mabar pada Agustus 2022 menunjukan angka prevalensi stunting sebesar 15,9 persen, turun dari 16,2 persen di bulan Februari tahun 2022.

"Walaupun prevalensi menurun, Pemkab Mabar tetap berkomitmen untuk menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 1 digit di Tahun 2023 ini," kata Weng.

dr. Weng menyampaikan hal ini saat membuka kegiatan Seminar Nasional yang di selenggarakan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) provinsi NTT, Senin 16 Januari 2023 di Labuan Bajo.

Baca juga: Atasi Stunting di NTT, Anggota DPR RI Julie Laiskodat Minta Warga NTT Konsumsi Kelor dan Ikan

Menurut Weng, penurunan Stuting penting untuk dilakukan sedini mungkin demi menghindari dampak jangka panjang yang sangat merugikan.

Dikatalan, berbagai intervensi telah diluncurkan Pemkab Mabar melalui pelaksanaan program dan kegiatan dari berbagai sektor, baik pemerintah maupun non-pemerintah dan dari sektor kesehatan maupun non kesehatan.

Berkaca pada dampak yang bisa ditimbulkan akibat stunting, menurut dr. Weng, diperlukan suatu pendekatan intervensi stunting yang terpadu dan terintegrasi yang mencakup intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive.

"Untuk memastikan keterpaduan antara intervensi gizi spesifik dan sensitive tersebut, diperlukan suatu rangkaian kegiatan perencanaan yang terintegrasi satu sama lain, baik itu antara perangkat daerah maupun dengan sekyor terkait lainnya," jelas dia.

Pada kesempatan itu, Wabup Weng menilai, perencanaan kegiatan yang terintegrasi antara satu sektor dan sektor lainnya sangat penting guna mempercepat proses pencegahan anak kerdil (stunting) di Kabupaten Mabar.

Baca juga: Tingginya Angka Stunting di NTT, BKKBN NTT Soroti Pola Hidup Masyarakat

Di samping itu, selain pola integrasi perencanaan program dan kegiatan, diperlukan pendekatan yang konvergen, yaitu suatu usaha terintegrasi dari berbagai pihak yang mengarah pada suatu lokasi prioritas pencegahan dan penanganan stunting

"Upaya penanggulangan stunting melalui pendekatan lintas sektor menjadi solusi sebagai sebuah langkah konkrit. Pendekatan lintas sektor ini melibatkan berbagai pihak antara lain pemerintah pusat pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan, akademisi, dan media massa," ujarnya.

Menurutnya, upaya penanggulangan stunting melalui pendekatan lintas sektor dapat dijadikan momentum untuk menghilangkan ego sektoral yang selama ini melekat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Penerapan pendekatan lintas sektor dilaksanakan dengan strategi bertahap mulai dari menyamakan persepsi mengenai stunting, membangun komitmen dan kerjasama antar berbagai pihak," ujarnya.

Dikatakan, yang perlu dilakukan juga adalah memperluas pelaksanaan program pembangunan perangkat daerah yang dirancang berdasarkan penyebab stunting dan lokus sasarannya yang terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran. (uka)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS