Demo ke DPRD Sumba Barat Daya, Massa Aksi Mahasiswa Desak Turunkan Tunjangan DPRD

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, TAMBOLAKA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok cipayung plus yang terdiri PMKRI, GMNI, GMKI dan BEM Unika Waitabula melakukan aksi demonstrasi ke DPRD Sumba Barat Daya dari sebelumnya melakukan aksi yang sama di Polres Sumba Barat Daya.

Ratusan masa mahasiswa tersebut tiba di Kantor DPRD Sumba Barat Daya sekitar pukul 13.00 wita.

Dalam orasinya, ratusan massa tersebut mendesak DPRD Sumba Barat Daya segera mengurangi tunjangan DPRD yang dinilai sangat tinggi dan kurang peduli terhadap kesulitan hidup masyarakat kecil.

Selain itu, massa juga mendesak agar DPRD Sumba Barat berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat proses ijin penambangan pasir di Sumba Barat Daya agar pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung.

"Saat ini, masyarakat kesulitan membangun rumah dan lainnya karena tidak adanya ijin penambangan pasir.Kami minta bapa mama dewan, sebagai perwakilan kami masyarakat Sumba Barat Daya supaya benar-benar memperhatikan hal ini," ujar Hans selaku koordinasi aksi demonstrasi  dalam orasinya dihadapan pimpinan dan anggota DPRD Sumba Barat Daya di halaman depan Kantor DPRD Sumba Barat Daya, Rabu (10/9/2025).

Baca juga: Gubernur NTT Telepon BNPB Minta Helikopter Tangani Bencana Nagekeo

Sementara itu, Marselinus Umbu Zaghil, salah seorang mahasiswa lainnya mendesak DPRD Sumba Barat Daya untuk serius menyikapi berbagai persoalan krusial yang terjadi di Sumba Barat Daya selama setahun terakhir ini seperti kasus tapal batas antar desa, kecamatan hingga antar kabupaten yang sangat meresahkan masyarakat. Selain itu, ia juga meminta DPRD Sumba Barat Daya memberi perhatian serius terhadap upah kerja, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta berbagai persoalan lainnya.

Terhadap tuntutan mahasiswa itu, Ketua DPRD Sumba Barat Daya, Rudolf Radu Holo menegaskan soal gaji dan tunjangan DPRD Sumba Barat Daya telah disusun dan ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk itu, Ketua DPRD Sumba Barat Daya mempersilahkan mahasiswa bisa mengecek langsung ke Sekwan atau Badan Keuangan dan Aset daerah dimana seluruh gaji dan tunjangan DPRD Sumba Barat Daya tertera dengan jelas. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua jelas tertera besar gaji dan tunjangannya.

Seperti disaksikan POS-KUPANG.COM, Rabu (10/9/2025), ratusan massa aksi mahasiswa yang datang menggunakan dua mobil pickup dan puluhan sepeda motor tiba di halaman depan kantor DPRD Sumba Barat Daya sekitar pukul 13.00 wita. 

Sesaat tiba, ratusan massa berteriak meminta pimpinan dan anggota DPRD datang bertemu. Mengingat belum juga datang dan terlihat pintu ruangan tertutup maka massa langsung merangsek masuk ke ruang sidang utama di lantai II kantor DPRD Sumba Barat Daya meski dijaga puluhan anggota Satpol PP dan anggota kepolisian Polres Sumba Barat Daya. 

Massa gagal bertemu di ruang sidang utama karena pada saat bersamaan pimpinan dan anggota DPRD Sumba Barat Daya justru sedang menunggu untuk menerima massa aksi mahasiswa di lantai I kantor DPRD Sumba Barat Daya. 

Pimpinan dan anggota DPRD Sumba Barat akhirnya datang bertemu masa aksi di halaman depan Kantor DPRD Sumba Barat Daya. Nampak suasana sempat memanas pada saat dialog berlangsung. Namun demikian, suasana berakhir damai. (pet)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS