NTT Memilih

Golkar NTT Sebut Sistem Pemilu Tertutup Potensi Menguatnya Oligarki

DPD Partai Golkar NTT menyebut sistem pemilu proposional tertutup atau hanya memilih partai politik (parpol), berpotensi menguatnya oligarki

Editor: Oby Lewanmeru
POS-KUPANG.COM/HO
PEMILU - Contoh surat suara dalam Pemilu yang sedang diperlihatkan oleh perugas. Sekretaris DPD Golkar NTT Inche Sayuna menilai sistem Pemilu Tertutup berpotensi menguatnya oligarki. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - DPD Partai Golkar NTT menyebut sistem pemilu proposional tertutup atau hanya memilih partai politik (parpol), berpotensi menguatnya oligarki di internal partai.  

Untuk itu, Sekretaris DPD Partai Golkar NTT, Inche Sayuna menyebut sistem proporsional tertutup memiliki beberapa kelebihan, seperti meningkatkan peran parpol dalam kaderisasi sistem perwakilan dan mendorong institusionalisasi parpol.

"Namun, sistem proporsiaonal tertutup ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti mekanisme pengkondisian pencalonan calon wakil rakyat yang tertutup, memperkuatnya oligarki di parpol internal, dan membuka ruang politik uang di internal parpol dalam bentuk jual beli nomor urut," kata Inche Sayuna, Selasa 3 Januari 2023. 

Dia menjelaskan, sistem proporsional tertutup pernah digunakan pada Pemilu sebelum reformasi yaitu sejak tahun 1955 sampai di orde baru hingga tahun 1999, namun MK memutuskan untuk mengubah sistem pemilihan menjadi sistem proporsional terbuka sejak 2008.

Baca juga: Pilkada 2024, Golkar Sumba Barat Siap Usung Melki Laka Lena Calon Gubernur NTT

Hal tersebut tertuang dalam putusan MK tanggal 28 Desember 2008. Bila saat ini dilakukan gugatan kembali dengan uji materi, maka terbuka dua kemungkinan dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti. 

Jika MK mengabulkan gugatan pemohon, maka Pemilu 2024 bisa dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. Sebaliknya kalau ditolak, maka masih tetap (proporsional) terbuka. 

"Kita tunggu saja keputusannya MK. Tapi kalau mau jujur , jika ruang untuk melakukan perubahan terhadap UU Pemilu itu masih dibuka oleh DPR maka sebaiknya proses perubahan sistem pemilu ini dilakukan melalui proses legislasi di DPR," katanya. 

Menurut dia, sistem pemilihan proporsional tertutup, setiap parpol tetap diminta mengirimkan daftar calon wakil rakyat. Namun, pemilih tidak secara langsung memilih calon.  

Lebih lanjut, pemilik hanya diminta untuk memilih tanda gambar atau lambang parpol. Kandidat dengan nomor urut terkecil dalam suatu partai berhak menduduki kursi pertama di lembaga perwakilan.

Dan, Wakil Ketua DPRD NTT ini menerangkan, perubahan yang dilakukan dibagian yudikatif memang dimungkinkan oleh undang-undang, hanya keputusannya bersifat parsial, sedangkan ide perubahan terhadap sistem bersifat keseluruhan, atau bukan parsial.

Baca juga: Gubernur Viktor Laiskodat Tak Maju Pilkada NTT 2024, Golkar: Pernyataan Politik Seorang Politisi

Kendati tidak ada ruang lagi merubah UU Pemilu, menurutnya, sebaiknya gagasan perubahan sistem pemilu ini disimpan saja untuk dipraktekan pada pemilu setelah 2024.  

Sebab, pemilu 2024 saat ini tengah berlangsung atau prosesnya sedang berjalan, sesuai rancangan dari KPU.

Ia khawatir keputusan MK bisa mengacaukan agenda yang sudah dirancang. 

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved