Berita Manggarai Barat
Pegawai BPS NTT Bersihkan Pantai di Labuan Bajo, Sosialisasikan Sensus Pertanian 2023
Jadi ini bagian dari ekosistem ikan, jadi untuk keberlanjutan harus ekositem ini harus dijaga, supaya nanti anak cucu kita
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu
POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Sejumlah pegawai Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi NTT membersihkan Pantai Gorontalo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat atau Kabupaten Mabar.
Aksi para pegawai BPS NTT membersihkan sampah di Pantai Gorontalo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, berlangsung Minggu 11 Desember 2022.
Selain membersihkan sampah di Pantai Gorontalo, para pegawai BPS NTT juga mensosialisasikan Sensus Pertanian 2023.
Baca juga: Wabup Manggarai Barat Ajak Warga dan Wisatawan Kunjungi Expo Ekonomi Kreatif di Labuan Bajo
Para pegawai BPS NTT, tidak sekadar memungut sampah di pesisir Pantai Gorontalo, mereka juga memilah sampah yang tidak dapat didaur ulang dan yang dapat didaur atau sampah residu.
Sebanyak 84.3 kg yang terdiri dari 40.1 sampah daur ulang dan 44.1 sampah residu yang terkumpul dimasukkan dan dikumpulkan dalam karung.
"Jadi kami BPS pada tahun 2023 akan melakukan sensus pertanian. Sensus Pertanian (ST) ini untuk ketahanan pangan dan juga kesejahteraan petani. Nah, ketahanan pangan itu artinya pangan itu harus tersedia dan berkelanjutan. Berkelanjutan itu artinya harus aspek lingkungan itu diperhatikan. Salah satu contohnya pertanian itu sub sektor bukan hanya petani tanaman pangan tapi juga dari perikanan, peternakan, kehutanan terus kelautan. Jadi ini bagian dari ekosistem ikan, jadi untuk keberlanjutan harus ekositem ini harus dijaga, supaya nanti anak cucu kita akan tetap mengkonsumsi ikannya sehat, ikannya tetap ada, dia punya rumah, punya tempat tinggal berarti sampah-sampah ini harus dibersihkan. Itu filosofinya, kenapa kami melakukan pembersihan di lingkungan pantai," kata Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira Kale.
Alasan memilih Labuan Bajo sebagai lokasi kegiatan, lanjut Matamira Kale, karena BPS ingin mendukung Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas atau DPSP.
Baca juga: Tekan Angka Penganguran, Pemkab Manggarai Barat Lahirkan 160 Tenaga Kerja Profesional
"Labuan Bajo itukan merupakan salah satu obyek wisata premium. Nah, BPS mendukung semua kegiatan pemerintah, salah satunya dengan hadir juga di Labuan Bajo. Jadi didalam pemerintah bekerja itu saling berkolaborasi, jadi BPS hadir disini juga untuk mensukseskan pariwisata di sini. Artinya ketika ada kegiatan tentunya ada aktivitas ekonomi yang tergerakan oleh kehadiran kami di sini," jelasnya.
Matamira Kale menuturkan, sensus pertanian yang dilakukan 10 tahun sekali itu dijadwalkan untuk dilaksanakan pada Mei 2023.
"Tapi mungkin ada penyesuaian-penyesuaian karena memang ada kegiatan lain itu belum dipastikan. Tapi jadwal saat ini, pada bulan Mei 2023," katanya.
Menurutnya, tahapan yang telah dilakukan yakni telah melakukan dua kali uji coba instrumen di provinsi.
"Sekarang instrumen sudah tersedia, sudah di cetak. Kami sekarang dalam tahap sosialisasi. Jadi sosialisasi ini dilakukan untuk mendapat dukungan dari semua pihak. Bukan hanya dari pemerintah tapi juga dari masyarakat, karena masyarakat itu responden kami nanti," ujarnya.
Baca juga: Atlet Taekwondo Manggarai Barat Raih 9 Medali Emas Dalam Kejurnas Kapolri Cup IV di Jakarta
Pihaknya berharap partisipasi aktif seluruh masyarakat petani dalam mendukung pelaksanaan SP 2023.
"Jadi, kami berharap dengan sosialisasi yang kami lakukan data-data yang nanti kami mintakan kepada masyakat, itu bisa masyarakat punya waktu dan mempersiapkan data yang nanti kami harapkan data itu diberikan secara jujur. Tidak perlu ditambah-tambah, tidak perlu dikurangi, apa adanya di lapangan seperti apa," jelasnya.
Menurutnya, SP sangat urgent diikuti dan dilaksanakan, demi mendukung ketahanan pangan secara regional, nasional dan global.
"Sebetulnya bukan hanya level NTT, tetapi juga level nasional dengan isu ketahanan pangan dan juga secara global bahwa penduduk dunia itu semakin bertambah, apakah makanan itu cukup tersedia nanti kedepan, itu juga salah satu isu ketahanan pangan. Untuk kita di NTT memang sebagian besar masyarakat kita itu masih bergantung hidupnya dari sektor pertanian," tutupnya.(*)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS