Opini

Opini : Pemilu 2024 dan Potensi Asymmetric Warfare

Pada 2024 mendatang, digelar Pemilu Serentak. Pasca-reformasi, Pemilu di Indonesia selalu diwarnai aneka dinamika.

Editor: Alfons Nedabang
DOK.TRIBUN
Ilustrasi Pemilu. Pada tahun 2024, digelar Pemilu Serentak. 

Oleh: Reinard L Meo

(Alumnus STFK Ledalero, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Pertahanan RI )

POS-KUPANG.COM - Pada 2024 mendatang, kita akan menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak. Pasca-reformasi, Pemilu di Indonesia selalu diwarnai aneka dinamika.

Reformasi tidak berjalan sebagaimana idealnya. Dinamika yang lahir, kebanyakan mengarah ke hal-hal negatif. Konflik menjadi tak terhindarkan.

Pada contoh kasus dua Pemilihan Presiden (Pilpres) terakhir, kita dapat melihat bagaimana secara nasional hingga ke tingkat rumah tangga, rakyat Indonesia terbelah menjadi tiga kubu atau kelompok, dengan kubu atau kelompok ketiga adalah Golongan Putih (Golput).

Pemilu-pemilu di Indonesia selalu bergejolak akibat muncul dan beroperasinya hoax, ujaran kebencian, money politic, dan konflik sosial lainnya. Dalam istilah-istilah yang lebih global, beberapa potensi bahaya berikut baik untuk dicermati.

Sebagai negara berkembang, potensi Low Intensity Conflict (Creveld, 1991) sangat mungkin muncul dalam Pemilu di Indonesia.

Pshycological Warfare amat efektif dimainkan di Indonesia dengan karakter pemilih yang masih tradisional melalui penggunaan narasi, kesan, dan gagasan, yang secara umum dikenal sebagai propaganda dan perang psikologis.

Baca juga: Opini : Membaca Arah Transformasi Pendidikan Nadiem Makarim

Menjelang Pemilu Serentak 2024, Low Intensity Conflict yang akan sangat mungkin lahir lagi, mesti diantisipasi secepat dan setepat mungkin.

Kontrol sosial, ekonomi, dan politik (Ware, 2012) yang dilakukan non state actors yang biasanya dijadikan proxy oleh pihak-pihak lain, mesti diwaspadai. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam politik elektoral mesti bebas intervensi dalam bentuk apa pun, simetris maupu asimetris.

Pada level elite yang akan saling berebut kekuasaan, pemahaman akan Political Warfare dan Politics Asymmetric sangat diharapkan komprehensif. Hal ini penting agar pengerahan dukungan terhadap pihak penguasa atau oposisi untuk mencapai kemenangan (Barnett & Lord, 1989), mesti patuh pada prinsip-prinsip dasar baik kemanusiaan maupun kebebasan. Kita tidak menginginkan konflik menjelang 2024 muncul dan memperparah kerukunan juga keakraban sebagai sebuah bangsa.

Pihak-pihak yang akan maju ke gelanggang Pemilu nanti, diharapkan juga membawa visi dan misi kebangsaan yang kental sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945, bukannya menerima titipan sponsor karena dalam Politics Asymmetric, operasinya dapat berupa bantuan terhadap sebuah partai politik, kelompok pemberontak, atau oposisi yang mengancam keutuhan. Propaganda sangat mungkin membelah masyarakat Indonesia ke dalam kubu-kubu yang saling curiga dan bersitegang.

Baca juga: Opini : Jalan Beriringan Pembelajaran dan Assesmen

Di era yang kian maju pesat ini, Indonesia juga mesti bersiap-siap menghadapi Information Warfare dan Technology Warfare. Peperangan informasi yang dominan terjadi, menurut Angelo Codevilla, adalah pengerahan disinformasi dan propaganda terhadap pihak penguasa atau oposisi untuk mendestabilisasi suatu negara dalam situasi damai atau perang tanpa menimbulkan korban jiwa dan material sebagaimana perang konvensional.

Peperangan informasi melibatkan penggunaan ruang pertempuran informasi dan pengelolaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) dalam mengejar keunggulan kompetitif atas lawan melalui manipulasi, propaganda, dan disinformasi yang dipercaya oleh target tanpa sepengetahuan target sehingga target akan membuat keputusan yang keliru untuk kepentingan aktor yang melakukan perang informasi.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved