Berita Manggarai Timur

Pemkab Matim Siapkan Modal Usaha Bagi THL yang Tidak Diperpanjang Masa Kerja

emkab Matim mempunyai kebijakan dengan menyurati Kemenpan-RB RI agar ada perlakuan khusus atau diprioritaskan jika ada peluang penerimaan P3K

Penulis: Robert Ropo | Editor: Eflin Rote
POS-KUPANG.COM/ROBERT ROPO
Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, SH., M.Hum 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM, BORONG - Pemerintah Kabupaten / Pemkab Manggarai Timur menyiapkan berbagai upaya untuk membantu para Tenaga Harian Lepas (THL) yang tidak diperpanjang lagi masa kerjanya dimulai pada awal Januari Tahun 2023. 

Adapun solusi-solusi yang baik untuk para THL ini pertama untuk menjawab kecemasan para THL tentang pendataan non ASN, Pemkab Manggarai Timur mempunyai kebijakan dengan menyurati Kemenpan-RB RI agar ada perlakuan khusus atau diprioritaskan jika ada peluang penerimaan PPPK. 

Kedua, untuk BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2023 Pemda menyediakan anggaran untuk 981 orang.  Ketiga, Pemda mengalokasikan bantuan modal usaha seperti yang dilakukan bagi 333 THL yang tidak diperpanjang masa kerjanya pada tahun 2020 lalu dan juga akan diberikan pelatihan untuk dapat meningkatkan keterampilan dan siap bersaing di dunia kerja.

Baca juga: Dua Anggota DPRD PAW di Manggarai Timur Dilantik

Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, SH., M.Hum menyampaikan hal ini melalui rilis yang diberikan Bagian Prokopim Setda Manggarai Timur kepada wartawan, Jumat 2 November 2022.

Bupati Agas menerangkan, anggaran untuk bantuan modal usaha ini diperoleh dari pengurangan dana tambahan penghasilan pegawai (TPP). Pemda menghitung kembali gaji pegawai dan menambah target pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi. 

"Pointnya adalah bahwa Pemerintah Daerah berusaha maksimal agar THL yang tidak diperpanjang kontraknya siap untuk menghadapi dunia kerja walaupun tidak dalam lingkup Pemda Matim," ujarnya.

Baca juga: 30 Tahun Pos Kupang, Begini Pesan Bupati, Kapolres dan Sekda Manggarai Timur

Bupati Agas juga menerangkan, terkait alasan Pemda tidak lagi memperpanjang masa kerja para THL ini, karena sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menyebutkan bahwa paling lambat 5 tahun sejak PP ini ditetapkan, tidak ada lagi pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Maka, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2023 tidak memperpanjang kontrak sejumlah Tenaga Harian Lepas pada Lingkup Pemda Matim. 

Bupati Agas juga menegaskan, Pemda bukan memberhentikan tetapi tidak lagi memperpanjang masa kerja para THL, apalagi dalam SK THL berlaku setiap tahun anggaran dari tanggal 1 Januari- 31 Desember. 

"Tenaga harian lepas yang selama ini bekerja dan membantu pelaksanaan pemerintahan di Manggarai Timur itu bekerja dengan Surat Keputusan kontrak yang berlaku selama  satu tahun anggaran. Dan untuk tahun 2023, SK nya tidak diperpanjang lagi dengan alasan yang sudah kita ketahui bersama, yaitu PP 49 tahun 2018,"terang Bupati Agas. 

"Ini bukan keputusan yang mudah untuk Pemda. Teman-teman THL punya peran yang sangat besar dalam melancarkan pelaksanaan pemerintahan selama ini,"sambungnya.

Baca juga: Manggarai Timur Catat 36 Kasus DBD Sepanjang Tahun 2022, Satu Diantaranya Meninggal Dunia

Bupati Agas juga mengatakan, tidak semua THL tidak diperpanjang masa kerjanya, sebagian akan tetap diperpanjang. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fungsional khusus. 

"Tenaga Harian Lepas yang tidak diperpanjang masa kerjanya adalah yang menjalankan fungsi administrasi perkantoran. Fungsi administrasi perkantoran sebenarnya juga merupakan tupoksi dari ASN  Fungsional (baik Pelaksana maupun Pejabat). Hal ini juga bertujuan untuk memaksimalkan pekerjaan PNS,"ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved