Breaking News:

Berita Sumba Timur

Sidang Banggar DPRD Sumba Timur Untuk APBD 2023 Berlangsung Kilat, 15 Menit Ketok Palu 

Dalam sidang, Ali Fadaq menyampaikan catatan terkait nota keuangan atasan rancangan APBD 2023 yakni belanja operasional senilai Rp 898 miliar

Penulis: Ryan Nong | Editor: Eflin Rote
POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Ketua DPRD Sumba Timur Ali Oemar Fadaq (tengah) yang bertindak sebagai Ketua Banggar DPRD saat memimpin sidang pada Senin 28 November 2022. 

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Sidang Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / DPRD Sumba Timur untuk APBD 2023 berlangsung kilat. 

Hanya dalam 15 menit, dewan bersama pemerintah menuntaskan agenda sidang yang membahas Rancangan APBD Kabupaten Sumba Timur tahun 2023 dan Perbup Sumba Timur Tentang Penjabaran APBD 2023.

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Sumba Timur yang sekaligus Ketua Banggar DPRD Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq dimulai tepat pukul 10.15 Wita dan diakhiri pada 10.30 Wita. 

Baca juga: Gelar Apel Siaga Bencana, Kapolres Sumba Timur Tekankan Sinergi Hadapi Bencana di Daerah

Ali Oemar Fadaq didampingi wakil ketua DPRD Umbu Kahumbu Nggiku dan Yonathan Hani. 

Sementara dari pihak pemerintah, hadir Bupati Sumba Timur Drs. Khristofel Praing didampingi Wabup David Melo Wadu bersama Penjabat Sekda Umbu Ngadu Ndamu selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan pimpinan perangkat daerah. 

Dalam sidang, Ali Fadaq menyampaikan catatan terkait nota keuangan atasan rancangan APBD 2023 yakni belanja operasional senilai Rp 898 miliar dan belanja barang dan jasa sebesar Rp 355 miliar. 

Sementara, Ketua Fraksi Golkar mempertanyakan anggaran untuk keikutsertaan Sumba Timur dalam El Tari Memorial Cup 2023 yang tidak tercover dalam APBD Sumba Timur 2023.

Ali Oemar Fadaq yang dikonfirmasi POS-KUPANG.COM usai sidang menyebut sidang berlangsung kilat karena semua anggaran sudah "diselesaikan" dalam pembahasan KUA-PPS di tingkat komisi. 

Sementara itu anggaran daerah untuk tahun 2023 sebesar 55 persen ditentukan oleh pusat melalui kewenangan Spesifik Green. 

Baca juga: PPNI Sumba Timur Gelar Musda III, Lu Pelindima: PPNI Bukan Sekedar Wadah Berkumpulnya Para Perawat 

Terdapat DAU untuk beberapa dinas yang tidak bisa "diutak-atik" oleh daerah, seperti pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan serta dana kelurahan. 

"Hampir 55 persen APBD ditentukan oleh kewenangan pusat melalui spesifik green. Disisi lain, kita tidak punya anggaran tidak ada lagi, apa yang mau dibahas, sudah di bahasa total di KUA-PPS, di banggar mau apa lagi?" beber Ali Fadaq. 

Ali Fadaq menyebut, total APBD Sumba Timur untuk 2023 sebesar Rp 1.279 triliun, lebih kecil dibanding APBD 2022 sebesar Rp 1,3 Triliun. Sementara itu, untuk pembiayaan kegiatan kegiatan telah dipatok dari pusat. 

Sementara itu anggota Banggar dari PKB, Umbu Manang menyebut, pembahasan anggaran daerah tahun 2023 menggunakan Permendagri Nomor 84 tahun 2022 dan arahan Menteri Keuangan RI. 

"Saat ini kita tidak bisa bergerak banyak, karena menyesuaikan regulasi yang disusun oleh pusat. Beberapa pembiayaan masuk spesifik green karena harus memenuhi standar pelayanan  minimal," sebut Umbu Manang. 

Ia menyebut, dewan bisa berharap akan ada penyesuaian anggaran saat APBD Perubahan 2023 mendatang. (Ian)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved