Tiket Kapal Feri Naik, DPRD NTT Minta Pemerintah Sosialisasi kepada Masyarakat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM, KUPANG - DPRD Provinsi NTT meminta pemerintah untuk mensosialisasikan kenaikan tarif Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ( ASDP ). Sosialisasi perlu dilakukan sehingga tidak merisaukan di tengah masyarakat sebagai pengguna jalan ASDP.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD NTT, Pata Vinsensius,S.H, M.M saat ditemui di ruang rapat Komisi IV DPRD NTT,  Senin 14 November 2022.

Menurut Vinsensius, jika pemerintah menaikan tarif ASDP, maka perlu disampaikan ke publik dan harus ada alasan mengapa tarif itu dinaikkan.

"Harus disampaikan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kerisauan di tengah masyarakat, akibat perubahan tarif atau tiket," kata Vinsensius.

Dia menjelaskan, kenaikan tarif itu harus memiliki dasar atau pertimbangan yang matang, sebab jangan karena barang pemerintah kemudian menaikkan harga tiket seenaknya saja. Selain itu, perlu disampaikan ke masyarakat luas soal perubahan tarif tersebut.

"Memang itu barang pemerintah dan mereka boleh saja naikkan tarif, tapi tolong sampaikan kepada masyarakat. Jangan diterapkan tanpa sosialisasi, kalau seperti itu saya anggap pemerintah sangat otoriter," jelas Vinsensius.

Terkait apa yang menjadi konsekuensi terhadap kenaikan tarif itu, politisi PDIP ini mengatakan, jika kenaikan tarif 10 persen itu diterapkan, maka yang perlu diperhatikan manajemen ASDP adalah pelayanan kepada masyarakat atau dalam hal ini pengguna jasa.

"Kenaikan tarif itu harus berimbas pada pelayanan. Jangan tarif naik, kemudian pelayanan tidak berubah," katanya.

Vinsensius juga menggugat soal model kapal Ferry yang melayani lintasan di NTT. "Kapal Ferry kita ini, menurut saya harus yang miliki Gross Tonnage (GT)  besar sehingga dapat beroperasi secara aman. Kita tahu laut kita juga cukup ganas, ketika musim gelombang maka, gelombang bisa mencapai 3-5 meter. Nah, ini butuh kapal yang punya GT besar," katanya.

Dikatakan, Kapal Ferry ini sebenarnya untuk penyeberangan sungai dan  danau, sehingga sangat riskan jika kapal Ferry yang melayani di NTT dengan GT yang kecil.

Dia juga menyoroti soal pelayanan tiket di pelabuhan-pelabuhan penyeberangan. "Pelayanan tiket perlu jadi perhatian ASDP dan saya juga minta agar pemerintah tertibkan para calo yang masih ada di pelabuhan-pelabuhan," ujarnya. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS