Warga Besipae TTS Masih Bertahan Pasca Rumah Dibongkar Pemprov NTT

Kejadian tersebut, lanjut Alex Lumba, dilaporkan kepada pimpinan (Gubernur NTT). Sesuai arahan Gubernur NTT, pihaknya mengambil langkah tegas dengan melakukan penertiban terhadap bangunan rumah baik rumah yang dibangun Pemprov NTT maupun rumah liar lainnya.

Ia menyebut ada 20 unit rumah yang ditertibkan. “Ada sekitar 20 rumah yang kita tertibkan dengan cara membongkar bangunan rumah tersebut. Rinciannya, 14 yang dibangun Pemprov, dan 6 lainnya bangunan liar yang dibangun atas inisiatif masyarakat,” sebut Alex Lumba.

Mengenai kesepakatan Pemprov NTT dengan warga sebagai bagian dari penyelesaian konflik Besipae pada tahun 2020 lalu, Alex Lumba membenarkan bahwa Pemprov membangun rumah untuk warga Besipae dan memberikan tanah berukuran 800 meter persegi lengkap dengan sertifikat tanah.

Namun pasca 14 rumah dibangun, warga justru mendemo Pemprov dengan menyebut bangunan rumah tersebut tak layak huni bahkan mengoloknya seperti kandang babi.

Warga tidak mau menempati rumah tersebut. Atas alasan tersebut, tambahnya, Pemprov belum mengurus sertifikat tanah seperti yang dijanjikan.

"Karena warga tidak mau menempati rumah tersebut, kunci rumah-rumah itu lalu diserahkan kepada Camat dan Kapolsek. Namun dalam perjalanan, warga-warga tersebut justru kembali dan secara ilegal masuk ke rumah tersebut dengan membongkar pintu rumah," jelas Alex Lumba.

“Kita kasih rumah, mereka bilang seperti kandang babi, bahkan kami didemo. Tapi anehnya mereka diam-diam masuk dan tempati rumah itu dengan cara mendobrak pintu rumah. Jadi kita anggap itu ilegal,” katanya.

Alex Lumba menyebut Pemprov NTT bersedia untuk duduk bersama dengan masyarakat Besipae untuk membicarakan solusi bersama. “ Kita siap duduk bersama, tapi nanti kita lihat lagi apa yang dibicarakan,” imbuhnya. (cr12)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS